Kuasa Dinasti, Dari Suami Turun ke Istri

  • Whatsapp
Ilustrasi: Iron Throne (HBO Game of Thrones)
banner 468x60

Oleh: Awan Abdullah

Ketika lewat dekat Gunung Thai, Confusius melihat seorang perempuan sedang menangis sejadi-jadinya di sisi sebuah kuburan. Sang Guru dengan segera membelokkan kendarannya dan mendekati orang itu. Lalu ia menyuruh Tze-lu untuk menanyai perempuan itu. “Anda meratap seperti orang yang telah tertimpa kemalangan yang bertubi-tubi,” katanya.

“Memang benar,” jawab perempuan itu. “Suatu ketika ayah suami saya dibunuh oleh seekor harimau di sini. Suami saya juga dibunuh, dan sekarang anak laki-laki saya telah meninggal dengan cara yang sama.”

Baca Juga

Sang Guru berkata, “Mengapa Anda tidak meninggalkan tempat ini?”

Lalu ia menjawab. “Di sini tak ada pemerintah yang menindas.”

Lalu Sang Guru berkata, “Camkan ini anak-anakku, pemerintah yang menindas lebih mengerikan daripada harimau.”

Bertrand Russel mempunyai perhatian khusus terhadap kekuasaan, terlihat jelas dalam “Power: a New Social Analysis”. Sang filosof asal Inggris memberi gambaran betapa penindasan tak lepas dari kekuasaan. Tapi, bukankah kita hidup dalam demokrasi? Tak mungkinlah penindasan terjadi karena demokrasi berjalan? Seorang teman menyergah saya dengan pertanyaan demikian.

Ia menghadirkan bentuk-bentuk kekuasaan diklasifikasikan menjadi 6 bentuk:kekuasaan religius, kekuasaan raja, kekuasaan tanpa persetujuan, kekuasaan revolusioner, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan atas pendapat. Russel mengajak kita berkelana memahami kekuasaan manusia atas manusia dalam segala bentuknya dengan metodologis dan mendalam.

Bagi Russel, kekuasaan manusia atas selain manusia dianalisis dari kondisi psikis dan sosial manusia. Kekuasaan atas manusia menurut Russell dapat dikelompokkan dari segi cara mempengaruhi individu-individu, atau menurut jenis organisasinya yang terlibat.

Seorang individu dapat dipengaruhi dengan: Kekuasaan fisik yang langsung atas tubuhnya, umpamanya ia dipenjara atau dibunuh. Soal ganjaran dan hukuman sebagai perangsang, seperti dengan memberikan atau tidak memberi pekerjaan, menjadi bagian penting diulasnya. Yang menarik, soal memengaruhi pendapat, seperti propaganda dalam arti seluas-luasnya.

Pelbagai cara dilakukan dalam memengaruhi pendapat, termasuk dalam pelaksanaan perayaan demokrasi. Apalagi, demokrasi yang ditegakkan di Indonesia hingga pada tingkat terendah. Mulai dari pemilihan presiden, gubernur, bupati dan wali kota, hingga pemilihan kepala desa.

Di Indonesia, demokrasi seolah menjadi hal utama. Tak peduli kondisi pandemi Covid-19, demokrasi terus berlajan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 telah digelar, 9 Desember. Fenomena politik dinasti begitu kentara. Meski di negeri ini menganut sistem demokrasi, dan tidak menganut sistem oligarki, namun fenomena kekuasaan dibangun dari suatu keluarga tak terhindari.

Semula, dengan penerapan sistem demokrasi untuk memeratakan kekuasaan serta ekonomi. Ternyata hal itu tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Jeffery Winters menyebut demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai kelompok oligarki. Akibatnya sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

Kita menyaksikan, beberapa kandidat muncul dari keluarga orang nomor satu Indonesia, Presiden Joko Widodo saat berlangsung Pilkada dengan lebih dari 100 juta orang berhak memilih pemimpin politik di 270 wilayah. Putra pertama Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo — mengikuti jejak sang ayah sebagai wali kota Solo pada 2005, sebelum menjabat 2 periode sebagai presiden Indonesia. Sedangkan menantu laki-laki Jokowi, Bobby Nasution, mencalonkan diri sebagai wali kota di Medan.

Berdasarkan fakta Nusadaily.com, kita pun tahu, ada enam orang calon kepala daerah, merupakan istri kepala daerah yang sedang menjabat. Mereka diunggulkan dalam hitung cepat. Jika prediksi hitung cepat tak meleset, mereka meneruskan pemerintahan yang sebelumnya diemban sang suami. Dari semula ibu wali kota akan kembali jadi Ibu wali kota yang sebenarnya, Ibu Bupati akan jadi Ibu Bupati yang asli.

Mereka para istri pewaris tahta. Ipuk Fiestiandini, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Di Pilkada Banyuwangi 2020, Ipuk berpasangan dengan Sugirah — diusung koalisi PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP, Demokrat. Kustini Sri Purnomo, istri Bupati Sleman Sri Purnomo. Didampingi Danang Maharsa, Kustini maju atas restu PAN dan PDIP.

Memang menarik perannya para istri. Eva Dwiana, istri Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, maju bersama Deddy Amarullah, diusung PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Umi Kulsum, istri Bupati Blora Djoko Nugroho, berangkat dari Nasdem, PPP, dan Gerindra. Ia menghadapi Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, yang mengantongi dukungan PDIP, PKB, PKS, dan Perindo. Yang lain, Etik Suryani, istri Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, politikus PDIP. Etik mencalonkan diri berpasangan dengan Agus Santosa, atas koalisi PDIP, Golkar, Nasdem, dan Demokrat.

Lebih banyak lagi istri yang hendak tampil. Dalam Pilkada Kabupaten Semarang, Bintang Narsasi, istri Bupati Semarang Mundjirin ES. Namun, ia tak semujur istri kepala daerah lainnya yang diprediksi menang.

Itulah sebabnya, sejumlah media asing menyoroti Pilkada di Indonesia tahun ini sebagai politik dinasti baru yang akan lahir. Abdil Mughis Mudhoffir, peneliti post-doktoral di Institut Asia Universitas Melbourne, menengarai bahwa seorang penguasa bergabung dengan klub dinasti politik lain yang ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya. Dengan demikian, politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru. Dari presiden hingga para bupati/wali kota agaknya sedang mencoba membangun dinasti politiknya sendiri.

Munculnya dinasti politik didorong adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Juga ada dari kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Yang harus diwaspadai, adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan modal sehingga berakibt terjadinya praktik rasuwah.

Fenomena Politik Dinasti lahir banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Muncul calon instan tak terhindari: kalangan selebriti, pengusaha.

Politik dinasti tak melalui proses kaderisasi. Seorang kader andal dan berkualitas menghadapi pintu tertutup. Sirkulasi kekuasaan berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata, sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Bila demikian, cita-cita demokrasi sulit diwujudkan. Tak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme

Memang, politik dinasti tidaklah khas Indonesia. Amerika Serikat memiliki banyak sekali dinasti politik. Kita tahu, keluarga Bush sebagai “dinasti politik tersukses sepanjang sejarah Negeri Paman Sam. Keluarga Bush telah menghasilkan dua Presiden (George H.W. Bush dan George W. Bush, masing-masing presiden ke-41 dan 43), satu Gubernur Texas (George W. Bush), satu Gubernur Florida (Jeb Bush), satu Direktur CIA (George H.W. Bush), dan satu Senator A.S. dari Connecticut (Prescott Bush). Selain itu, ada pula pejabat penting seperti Perwakilan A.S., bankir, dan industrialis yang berasal dari keluarga Bush.

Dari Amerika Serikat, kita pun mengenal klan Kennedy — merujuk kepada keluarga besar keturunan dari Joseph Patrick “Joe” Kennedy, Sr. dan Rose Elizabeth Fitzgerald yang berdarah Irlandia-Amerika. Keluarga ini berpengaruh di bidang pemerintahan dan politik Amerika Serikat terutama di Partai Demokrat.

Dari sejarah manusia, kita tahu, anggota keluarga Kennedy banyak yang lulusan Universitas Harvard, dan berkontribusi untuk almamater mereka di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy. Maka ada sebutan kepada keluarga Kennedy: “Keluarga Kerajaan Amerika”. Keglamoran, ketenaran, beriringan dengan tragedi.

Menyaksikan hari ini, demokrasi sedang berjalan dalam proses yang tak selalu mengundang pesona. Terkadang kecaman dan sorotan tak terhindari. Masalahnya, meskipun muncul politik dinasti, kelompok oligarki, bisakah tak terhindarkan dari praktik korupsi? Sebab, di sinilah, menjadikan kemiskinan di antara masyarakat kebanyakan di Indonesia semakin menjadi-jadi. Kemampuan menahan diri, setelah meraih kekuasaan, untuk menghindari kekayaan dari laku koruptif, sulit dilakukan. Inilah tantangan bagi politik dinasti.

Kita menyaksikan politik dinasti. Kita menyaksikan, kekuasaan dari suami ke isteri semakin bertebaran di setiap provinsi, juga di daerah-daerah, jabatan wali kota dan bupati, yang sejak mula reformasi tak kita duga kini telah terjadi. (*)

*) Penulis adalah salah satu pengisi tetap Selamat Pagi Nusaku, rubrik khusus berisi tulisan Dewan Redaksi Nusadaily.com.