Kritiklah Daku Kau Kutangkap!

  • Whatsapp
kritiklah daku kau kutangkap
Ilustrasi Istimewa
banner 468x60

oleh: Awan Abdullah

Berpendapat dan menyampaikan pendapat di muka umum kini tak hanya disadari bagi kalangan elite dan kelas menengah. Tak lagi hanya dilakukan kaum terpelajar yang mampu mengartikulasikan gagasannya dengan mengedepankan akal sehat. Tentu saja, yang disampaikan akan menambah wawasan publik sekaligus tersampaikannya harapan dan ujud ideal dalam suatu masyarakat.

Berpendapat dan menyampaikan pendapat dilingkungi hukum. Di alam demokrasi, justru pilar demokrasi yang terpenting di luar trias politika adalah fungsi media. Media massa menjadi fungsi kontrol sosial, sekaligus kontrol bagi kebijakan para elite pengambil keputusan.

Baca Juga: Sudah Pandemi Tertimpa Bencana Lagi

Dalam perkembangan, di era Revolusi Informasi, media massa tersalib dengan media sosial (medsos) yang berwujud facebook, youtube, instagram, twitter dan bentuk komunikasi lainnya. Di sinilah, melubernya pelbagai informasi. Bila sebelumnya informasi tersedia melalui media massa, baik cetak maupun elektronika, kini terjadi Revolusi Informasi.

Revolusi Informasi ditandai dengan makin kencangnya angin baru, berita bohong, yang di-share (terbagi secara berantai) di media sosial. Medsos seperti telah mewadahi seluruh aspirasi publik tanpa melalui seleksi. Sehingga, informasi yang tak melalui “tradisi seleksi” lazimnya kerja jurnalistik ke media massa, akhirnya menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat.

Baca Juga: KH Nuruddin A. Rahman, Dapur Pemikir BASSRA

Dalam Fenomena Medsos terdapat peran aktif para buzzer dan influencer. Isu buzzer dan influencer itulah menggejala di tengah masyarakat belakangan ini. Para politikus saling beradu argumen usai juru bicara Presiden Jokowi menyatakan influencer berperan penting di era demokrasi digital.

Perlu dipahami terlebih dahulu istilah “buzzer”. Dilihat dari akar katanya, “buzz” dalam bahasa Inggris berarti ‘dengung’. Jadi, “buzzer” dialihbahasakan sebagai “pendengung” di media sosial (Medsos). Sedang “influencer” berasal dari kata ‘influence’. Artinya ‘pengaruh’. Dalam bahasa Indonesia, influencer disebut pula sebagai pemengaruh.

Baca Juga: Gisel dan Anak Pinak Pornografi

Menurut analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, buzzer cenderung mengamplifikasi isu yang sudah ada. Dia tidak membuat isu sendiri. Buzzer biasa bekerja atas dasar pesanan isu yang dibawa suatu agensi kehumasan (public relation/PR), partai politik, pemerintah, perusahaan produk tertentu, selebritis, atau pihak lainnya. Secara personal, buzzer bukanlah siapa-siapa, bahkan anonim.

Akun-akun medsos buzzer bisa saja cuma sembarang nama, dengan foto profil perempuan, laki-laki, atau tokoh anime. Memang, pihak yang merekrut para buzzer tak menggubris siapa identitas asli buzzer-buzzer ini. Yang paling penting bagi perekrut, misinya tersebar dan viral di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, atau platform lainnya. Buzzer bukan orang terkenal, dia bukan figur publik — di sinilah letak perbedaannya. Buzzer bukanlah sosok terkenal, tapi influencer adalah sosok terkenal yang punya pengaruh.

Baca Juga: Mimpi Kuasa, Relasi Pemimpin dan Wibawa

Influencer adalah figur yang dikenal di bidangnya masing-masing. Misalnya di seni influencer itu adalah artis, atau di bidang politik si influencer ini adalah politikus tenar. Influencer punya banyak pengikut (follower). Sesuatu yang disampaikannya di akun medsos bisa memengaruhi followernya. Pihak bermisi menggulirkan isunya via medsos bakal merekrut si influencer lantaran si influencer punya pengaruh yang besar. Berbeda dengan buzzer, influencer berpengaruh yang besar sebelum dia diberi pekerjaan oleh pengorder atau pemberi pesan.

Influencer, pada dasarnya, adalah sosok yang independen. Hidup-matinya influencer tak tergantung isu yang ditawarkan si pemegang proyek. Karena sebelum dapat proyek-pun si influencer sudah terkenal duluan. Bayaran seorang influencer jauh lebih tinggi ketimbang satu orang buzzer. Influencer bisa Rp 10 juta sekali posting saja. Buzzer jauh dari itu. Buzzer dikonttrak sebulan dua bulan untuk terus menerus bekerja memposting isu.

Baik influencer dan buzzer bisa memengaruhi trending topics medsos, algoritma mesin pencari, atau konten viral. Meski begitu, bukan berarti trending topics, algoritma mesin pencari, dan konten viral pasti hasil karya influencer dan buzzer.

Nah, ketika Presiden Joko Widodo membuka ruang kritik kepada masyarakat, ketika itu pula sang penguasa menyiapkan buzzer dan influencer. Saya membayangkan, ketika Presiden Joko Widodo berkata, “Silakan kritik kebijakan pemerintah bila dinilai salah atau kurang tepat”; ketika itu pula dua Anjing Besar telah disiapkannya dengan baik. Tugasnya, tentu untuk membela kebijakan penguasa dan memuji-muji hasil kerja yang telah dilakukannya.

Buzzer dan Influencer telah disiapkan oleh pemerintah. Merekalah yang akan menggonggong, mendengungkan keberhasilan proyek-proyek kebijakan pemerintah. Mereka pulalahyang akan menggigit para penggoda di pinggir rumah kekuasan.

Penggoda itu, tak lain adalah para pengkritik dan kaum terpelajar yang berperan kritis dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah. Tentu pembelaan kritik kaum terpelajar dan kelas menengah dalam masyarakat adalah para intelektual, berpihak pada kebenaran publik. Kebenaran untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan segolongan masyarakat atau selompok tertentu.

Di lain pihak, lawan-lawan politik pemerintah pun bergerak serupa. Elite politik yang berada di barisan oposisi menggunakan buzzer dan influencer. Mereka inilah yang sama-sama menjadi Anjing Penggonggong, yang siap menerkam siapa saja yang berbeda sikap dengan dirinya. Kita mengenal mereka sejak munculnya “cyber army” — pernah kita dengar adanya Moslem Cyber Army dari salah satu partai politik– yang digerakkan sekelompok elite politik yang justru merusak pranata sosial dan keserasian di tengah masyarakat.

Akhirnya, kita mengingatkan mereka yang menggunakan media sosial semata-mata untuk kepentingan sesaat, kepentingan politik jangka pendek: merebut kemenangan dalam perayaan demokrasi. Sayangnya, mereka mengabaikan norma-norma sosial dan elite publik yang telah menjadi bagian dari karakter masyarakat kita. Sehingga, mereka pun terperosok pada fitnah dan menyebarkan kabar bohong di tengah kekacauan informasi saat ini.

Ya, Presiden Joko Widodo sangat terbuka dengan kritik. Sikap menjaga alam demokrasi berlangsung dengan sehat. Namun, bila langkah dan kebijakannya menambah kekacauan informasi dengan mobilisasi buzzer dan influencer, sungguh ironis. Sungguh disayangkan karena ia telah berada pada situasi paradoks: Kritiklah daku kau kutangkap! (*)