FPI Jangan Dibubarkan, Jadikanlah Partai FPI

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh: Awan Abdullah

Semakin terbukti, Front Pembela Islam (FPI) tak menghormati aturan dan hukum. Polisi bersama aparat TNI dan Satpol PP tak berhasil menemui Habib Rizieq Syihab di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Demikian pula kedatangan petugas kesehatan, ditolaknya. FPI beralasan, pemerintah tak perlu repot menyediakan fasilitas tes Covid-19 untuk pemimpinnya itu.

Sikap penolakan tersebut dapat dikategorikan menghalangi pengendalian wabah. Tercantum dalam Undang-Undang Wabah dan Karantina, ancaman pidana bagi yang berupaya menghalangi pengendalian wabah.

Baca Juga

Terkait adanya tim sendiri yang menangani HRS, pakar epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad, berpendapat, pemeriksaan tetap harus dilakukan melalui pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan tracing.

Sederet sikap tak taat aturan dan perundang-undangan telah dilakukan HRS dan pendukungnya. Mulai dari pemasangan baliho seenaknya, tanpa mengindahkan tata kota, juga diduda tidak bayar pajak. Selain itu, mobilisasi massa yang dilakukan FPI menimbulkan kegaduhan dan gangguan umum.

Tindakan tegas Kodam Jaya yang mecopoti baliho yang jelas-jelas bikin kegaduhan mendapat dukungan dari masyarakat secara luas. Sejumlah karangan bunga memadati Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, di Cililitan, Jakarta Timur, Senin 23 November 2020. Karangan bunga yang berjumlah puluhan dari berbagai elemen masyarakat itu berjejer menghiasi pagar Kodam Jaya, dari ujung utara hingga selatan.

Demikian merupakan wujud dukungan masyarakat terhadap langkah TNI yang mencopot sejumlah baliho yang dipasang simpatisan pemimpin organisasi massa FPI.

“Bravo Pangdam Jaya. Terbaik untuk rakyat, terbaik untuk TNI,” tulis kelompok yang menamakan diri sebagai Benteng NKRI dalam salah satu karangan bunga. “Terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah bertindak tegas dengan mencabut baliho-baliho yang meresahkan masyarakat,” tulis alumni ITS.

Sejumlah artis pun sempat mendatangi Makodam Jaya untuk memberikan dukungan terhadap TNI menegakkan protokol kesehatan. Demikian pula di Surabaya, puluhan orang menamakan diri Aliansi Cinta NKRI menggelar deklarasi Indonesia Damai. Mereka menyatakan menolak dan mengadang jika HRS nekat ke Jawa Timur, karena dikhawatirkan terjadinya klaster baru dalam penanganan Covid-19.

Terhadap tindakan tegas Kodam Jaya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Achmad Riad angkat bicara. Perintah penurunan baliho di seluruh tempat di DKI Jakarta bukan berasal dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto maupun pemerintah. Namun, perintah tersebut murni dari jajaran Komando Daerah Militer Jayakarta.

Meski begitu, Panglima TNI sifatnya hanya mendukung kebijakan Pangdam Jaya. Panglima TNI tak perlu mengeluarkan perintah karena yang tahu situasi di daerah adalah Pangdam. Begitu geramnya hingga Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sempat berkata, “Kalau perlu bubarkan saja FPI”.

Memang, hak membubarkan organisasi yang dinilai melanggar aturan dan perundang-undangan adalah hak pemerintah. Namun, ternyata penolakan terhadap eksistensi HRS dan FPI ternyata telah meluas di pelbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, dilantiknya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran menjadi Kapolda Metro Jaya baru membuat banyak pihak memberikan dukungan terhadapnya dalam menegakkan hukum di DKI Jakarta dan sekitarnya. Salah satu dukungan hadir dari Forum Mubaligh Nusantara (FMN).

Mereka menyampaikan kepada Kapolda terkait masalah akhlak. Bila FPI dan pendukungnya itu menyebut gerakan “Revolusi Akhlak“, semestinya akhlak mereka yang harus diubah terlebih dahulu. Demikian Juru bicara Forum Mubaligh Nusantara, Muhammad Rofi’i Mukhlis.

Aparat negara tidak bisa berjuang sendirian dalam menjawab permasalahan yang terjadi di wilayah hukumnya. Semua komponen masyarakat harus bersatu untuk menjaga Jakarta. Jakarta adalah kunci dalam menjadi Indonesia.

Akhirnya kita pun tahu, status FPI sebagai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah berakhir sejak Juni 2019. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, FPI pernah mengajukan perpanjangan ke pihak Kemendagri. Namun, saat itu FPI belum memenuhi syarat yang ditentukan. Sehingga, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI, belum bisa diperpanjang oleh Kemendagri meski telah mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama.

Meski begitu, kami berpendapat bahwa FPI tidak seharusnya dibubarkan. Pemerintah semestinya justru memberi kesempatan kepada ormas yang sejak awal terkesan beringas itu, untuk membuktikan diri sebagai kekuatan politik yang sesungguhnya. Bila selama ini FPI menitipkan aspirasi politiknya dalam Pemilu kepada partai politik, termasuk ke PKS, kini saatnya FPI mempersiapkan diri untuk menjadi partai politik.

Dengan menjadi partai politik, FPI bisa menjadi membuktikan dirinya untuk menyuarakan aspirasinya secara langsung di Legislatif. Sehingga, bila sikapnya kritis siap berada di luar jalur pemerintahan dan menjadi kekuatan oposisi.

Bila FPI bertahan seperti sekarang, terkesan aspirasi yang dibangunnya hanya dari jalanan: aksi demonstrasi, teriak-teriak yang tak memberikan pendidikan politik kepada rakyat secara benar, melainkan hanya menyampaikan luapan kekesalan terhadap kebijakan yang dirasakan tak sesuai dengan keinginan kelompoknya.

Dengan menjadi partai politik, FPI pun akan mampu membuktikan bahwa sosok diagung-agungkan adalah benar-benar mengisi “kekosongan kepemimpinan dalam Islam” sebagaimana pembelaan Jusuf Kalla terhadap HRS.

Meski kita tahu, apologi JK dalam membela HRS terkesan menafikan eksistensi organisasi Islam yang telah berurat-berakar di masyarakat, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Meski banyak juga ormas Islam lainnya yang berkembang di sejumlah daerah, namun kedua organisasi berdiri 1926 dan 1912 itu, menjadi representasi Islam moderat di Indonesia.

Bila FPI tetap menginginkan menjadi ormas Islam, sebagaimana NU dan Muhammadiyah, lazimnya bukan berorientasi sebagai pressure group semata. Namun juga menjadi kekuatan politik sipil (Civil Society), dengan kesertaannya mengambil peran di masyarakat. Termasuk di antaranya, memenuhi anjuran “fastabiqul khairat”, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan hadir di tengah masyarakat, memberi pelayanan dan pengabdian di tengah umat.

Akan lebih baik juga, FPI mewujudkan prinsip “Khairu Ummah”, bergerak di dunia pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perbaikan ekonomi keumatan. Bila tidak demikian, sebaiknya FPI menjadi partai politik saja.

Jadi, janganlah FPI dibubarkan tapi biarkan FPI bermetamorfosis menjadi kekuatan partai politik. Dengan menjadi partai politik, FPI akan menjadi kekuatan baru sebagaimana Partai Masyumi yang baru dilahirkan dan Partai Ummat yang dibidani Amien Rais.

Maka, jadikanlah FPI sebagai partai politik Islam sehingga akan membuktikan apakah FPI benar-benar mewakili umat Islam, benar-benar mengisi kepemimpinan dalam Islam. Ataukah mereka hanya mewakili sejumlah massa di Petamburan. Kita, tentu, tak berharap FPI akan berubah menjadi Partai Islam Petamburan atau Partai Islam Mega Mendung. Maka, jadilah Partai Front Pembela Islam. Bukankah demikian sebaiknya, ya Habib?. (*)

*) Penulis adalah, salah satu pengisi tetap Selamat Pagi Nusaku, rubrik khusus berisi tulisan Dewan Redaksi Nusadaily.com.

Post Terkait

banner 468x60