Saling Serang NasDem-PDIP saat Isu Reshuffle Mencuat

"Reshuffle hak prerogatif presiden, sebaiknya Djarot Saiful jangan asal bunyi. Karena faktanya dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," kata Irma kepada wartawan, Minggu (25/12/2022).

Saling Serang NasDem-PDIP saat Isu Reshuffle Mencuat

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Irma Suryani Chaniago, DPP Partai NasDem, tak terima dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang mendorong kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dievaluasi saat isu reshuffle kabinet mencuat.

Irma meminta Djarot tak asal bunyi atau asbun soal dua menteri NasDem itu.

"Reshuffle hak prerogatif presiden, sebaiknya Djarot Saiful jangan asal bunyi. Karena faktanya dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," kata Irma kepada wartawan, Minggu (25/12/2022).

Irma menilai kinerja Siti Nurbaya diwarnai segudang prestasi. Irma lalu berbicara soal kebijakan yang dilakukan selama era kepemimpinan Siti.

"Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan dengan segudang prestasi. Buka mata, di era kepemimpinan Siti, kebakaran hutan jarang terjadi bahkan bisa dibilang hutan kita aman dan udara kita bebas dari kabut asap. Belum lagi bagaimana penanaman mangrove yang masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi, lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," ujar Irma.

Menurut Irma, kinerja menteri-menteri sebelumnya belum ada yang sebaik Siti Nurbaya. Lantas dia meminta Djarot tak asbun soal kinerja Menteri LHK saat ini.

"Belum lagi sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan penerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya, memang ada menhut yang kinerjanya sebaik beliau selama ini? Jutaan ha selama ini hutan lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta. Dan di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi Djarot Saiful sebaiknya tidak asal bunyi," kata dia.

Irma lalu membicarakan kinerja SYL. Irma mengatakan kinerja SYL justru berbeda dengan apa yang disampaikan Djarot.

"Lebih jauh lagi saya bicara tentang Mentan. Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian? Soal impor beras? Djarot Saiful jangan ngomong kalau tidak by data. Mentan yang ngotot mengatakan bahwa kita tidak perlu impor karena stok beras di petani cukup. Baca media dia biar nggak asbun dan paham siapa yang ngotot mau impor. Dan baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai mentan yang berkinerja baik," lanjut Irma.

Irma lantas menegaskan kembali bahwa kebijakan perombakan kabinet merupakan sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi. Namun dia meyakini Jokowi tak akan mengganti kedua menteri NasDem itu lantaran menurutnya memiliki kinerja baik.

"Kembali ke soal reshuffle, sekali lagi saya tegaskan itu hak prerogatif presiden, biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan presiden. Tapi saya yakin presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar," katanya.

"Karena masyarakat juga tahu dan merasakan hasil kerja baik beliau berdua, tidak paripurna memang karena sering kali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif," lanjutnya.

Oleh karena itu, kata Irma, jika kedua menteri itu terkena reshuffle oleh Jokowi maka pertimbangannya bukan terkait kinerja.

"Saya sebagai pemerhati pertanian dan kehutanan melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja kedua menteri di atas termasuk yang harus dievaluasi. Dan jika akhirnya keduanya di reshuffle menurut saya itu pasti karena sebab yang lainya, pasti bukan karena kinerja. Karena keduanya menteri yang selalu menjalankan program pemerintah, program presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah presiden," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan kembali melakukan reshuffle kabinet. Jajaran menteri dari Partai NasDem dinilai akan kena reshuffle buntut dari mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Pandangan tersebut diungkap oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia membeberkan dua alasan Jokowi membuka kemungkinan untuk kembali melakukan reshuffle para menterinya, yakni alasan kinerja dan alasan politik.

"Tapi di antara dua alasan ini publik menangkap alasan politik lah yang jauh lebih dominan, terutama ketika dikaitkan dengan sikap NasDem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024 itu dianggap sebagai sebuah langkah politik yang ingin pisah jalan dengan Jokowi di 2024," kata Adi kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Adi menyebut sekalipun sikap NasDem tetap komitmen terhadap Jokowi sampai 2024, tapi langkah NasDem mengusung Anies dianggap persoalan yang cukup serius. Sebab, kata dia, Anies adalah sosok oposisi non-koalisional pemerintah yang selama ini selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi.

"Cuma problemnya kalau reshuffle kabinet kali ini dilakukan oleh Jokowi hanya karena alasan politik NasDem mendukung Anies, tentu tidak terlampau kondusif karena NasDem akan mendapatkan simpati dari publik misalnya menteri-menterinya diganti itu bukan karena kinerja, tapi karena persoalan faktor politik yang dinilai ingin berbeda dari Jokowi karena mengusung Anies," ucapnya.

Meski begitu, Adi menilai NasDem justru sebenarnya menunggu momen tersebut. Menurutnya, NasDem akan mendapat dukungan politik usai para menterinya direshuffle Jokowi karena urusan dukungan politik terhadap Anies.

"Resikonya kalau reshuffle Jokowi kali ini dilakukan karena faktor politik, justru NasDem yang akan dapat simpati dan inilah yang sebenarnya ditunggu oleh NasDem bahwa mereka akan merasa sebagai pihak yang dizalimi, padahal komitmen dan dukungan politiknya terhadap Jokowi masih tetap kuat sampai 2024," ujarnya.

Adi mengatakan jika Jokowi mereshuffle menteri karena alasan kinerja, tentu demi meningkatkan kinerja agar pemerintahan. Terlebih demi mencapai target-target program dan visi-misi yang belum tercapai

"Alasan kinerja, tentu Jokowi berpikir bahwa di sisa pemerintahan yang tersisa kurang lebih 2 tahun ini pasti berpikir Jokowi itu kira-kira siapa menterinya yang akan diganti dan di-reshuffle, tentu untuk mengaksentuasikan semua program dan visi-misi yang sampai sekarang belum tuntas," imbuhnya.

Jokowi Beri Kode Reshuffle
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali melempar kode untuk melakukan reshuffle kabinet di sisa masa jabatan pemerintahannya.

 Siapa yang bakal kena? "Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12). Jokowi ditanya mengenai kemungkinan reshuffle.

Sebelum hari ini, Jokowi pernah menyatakan rencana reshuffle kabinet selalu ada. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10).

Jokowi mengatakan hal tersebut saat wartawan bertanya soal apakah ada rencana reshuffle setelah NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Saat itu Jokowi menyebut rencana tersebut akan diputuskan dilakukan atau tidak.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi.

NasDem Siap Jika Dicopot
Wakil Ketua NasDem Ahmad Ali menekankan langkah reshuffle kabinet yang nantinya diambil Jokowi harus dilihat sebagai bentuk penguatan sistem di pemerintahannnya.

"Gini, kalau Pak Jokowi berbicara soal reshuffle itu kan hak dia. Karena beliau memiliki kewenangan, prerogatif untuk melakukan reshuffle, artinya beliau dapat melakukan itu. Cuman berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun kebijakan presiden tentang reshuffle hendaknya kita pandang sebagai suatu bentuk penguatan sistem pemerintahan," kata Ali kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Ali memandang keputusan Jokowi dalam me-reshuffle kabinet tidak ada kaitannya dengan geliat parpol yang belangan ini bermanuver menjelang Pilpres 2024. Dengan demikian, Ali memastikan pihaknya terbuka atas apapun keputusan Jokowi, termasuk apabila menterinya kena reshuffle.

"Orang yang di-reshuffle selalu kita pandang bahwa tidak cakap dalam melakukan tugasnya. Jadi bagi kita tidak ada hubungannya dengan politik," kata dia.

"Kemudian nanti bahwa di tengah jalan menteri-menteri NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu presiden, ya, silakan ganti," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ali memastikan bakal terus mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Ali menekankan komitmen itu tidak bisa dilanggar oleh NasDem.

"Bagi NasDem komitmen itu tidak bisa dilanggar denan alasan apapun. Mendukung Jokowi itu adalah komitmen. Jadi NasDem memegang teguh itu. Jadi seperti kesatria, ketika dia berjanji, janjinya bisa dipegang," katanya.

Senada, Ketua DPP NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) mengatakan NasDem siap atas apapun langkah yang bakal dilakukan Jokowi terkait reshuffle kabinet.

"Segala kemungkinan siap, bertahan juga siap, karena memang kita koalisi dengan pemerintahan sekarang sampai 2024. Tapi kalau mereka, Presiden mau nyopot, ya kita siap," kata Gus Choi, Jumat (23/12/2022).

Meskipun begitu, Gus Choi menilai kinerja para menteri NasDem cukup bagus sampai saat ini. "Ya dia bekerja sesuai dengan penugasan, dan saya kira hasilnya kan bagus, karena nggak ada masalah, kinerja baguslah," katanya.

Gus Choi pun meyakini kader-kader NasDem yang duduk di kursi menteri kabinet Jokowi tetap dipertahankan jika langkah reshuffle itu dilakukan. Dia menyinggung Jokowi bisa membedakan perbedaan dinamika politik saat pemilu lalu dengan Pemilu 2024.

"Saya sih yakin, karena dia bisa membedakanlah antara dinamika politik untuk menuju 2024 dan calon yang berbeda mungkin di 2004, 2009, itu berbeda dengan hasil Pemilu 2019 yang sekarang memerintah, saya kira dia bisa membedakanlah," katanya.(han)