Relawan Jokowi Pecah Kongsi, Projo Tolak 3 Periode dan Tunda Pemilu
Lebih lanjut, Handoko menegaskan wacana penundaan pemilu 2024 tak memiliki dasar dan syarat kuat. Bahkan, ide itu sama saja melangkahi keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang telah menetapkan Pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Relawan pendukung Presiden Jokowi pecah kongsi. Relawan lain minta Jokowi 3 periode, sementara Projo menegaskan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.
"Kami sadari hal tersebut bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi dan semangat Reformasi. Aspirasi itu kami sadari bertentangan dengan hal itu," kata Sekjen Projo Handoko saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu (28/12)
Tak hanya itu, Handoko mengkritik keras beberapa elite politik yang menggaungkan lagi isu penundaan pemilu 2024.
Baginya, pernyataan itu sekadar kepentingan pribadi, bukan untuk negara. Ia juga menegaskan segelintir elite politik itu justru mengganggu konsolidasi demokrasi Indonesia yang ideal.
"Bagi kami itu berbahaya dan rusak bangunan demokrasi yang diperjuangkan dalam semangat reformasi," kata dia.
Lebih lanjut, Handoko menegaskan wacana penundaan pemilu 2024 tak memiliki dasar dan syarat kuat. Bahkan, ide itu sama saja melangkahi keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang telah menetapkan Pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024.
"Ide itu enggak ada dasarnya. Suara itu jadi pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi. Dan kangkangi sikap pemerintahan Jokowi bahwa 14 Februari tanggal pemilu," kata dia.
Di sisi lain, Handoko menilai siapapun anak bangsa yang mempunyai kapabilitas, kualitas, dan integritas punya hak untuk melanjutkan program kerja Presiden Jokowi.
Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden belakangan ini kerap diembuskan elite politik. Baru-baru ini, isu itu digaungkan lagi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Bamsoet mengatakan mewacanakan lagi isu tersebut kala merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Bamsoet mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari dua periode.
Namun, Bamsoet mengklaim pernyataannya sekadar mengajak publik untuk berpikir. Ia juga menegaskan tidak meminta Pemilu 2024 untuk ditunda.(sir/han)
