Rekonsiliasi Pragmatis sebagai Budaya Politik di Indonesia

Oleh: Dr. Mangihut Siregar, M.Si.

May 27, 2024 - 14:57
Rekonsiliasi Pragmatis sebagai Budaya Politik di Indonesia

Proses pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk tahun 2024 sudah selesai. KPU sudah menetapkan hasil pemilihan presiden (Pilpres), untuk pasangan calon (Paslon) nomor urut 01 yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan suara 40.971.906 (24,95%), nomor urut 02 pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengantongi 96.214.691 suara (58,58%), dan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengumpulkan 27.040.878 suara (16.47%). Berdasarkan perolehan suara tersebut pemenang Pilpres adalah Paslon nomor urut 02.

Setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi Pilpres, Paslon nomor urut 01 dan 03 langsung mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Paslon nomor urut 01 dan Paslon  nomor urut 03 pelaksanaan Pilpres dilakukan dengan penuh kecurangan. Berbagai bentuk kecurangan yang dituduhkan: ketidaknetralan ASN, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres, politik Bansos, mobilisasi pejabat, dan lain-lain. Sebaliknya, pihak pemenang menyebut pelaksanaan Pilpres sudah berjalan dengan sangat baik. Perbedaan pandangan ini disebabkan kepentingan yang berbeda dari tiap kelompok.

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres tahun 2024 sudah selesai setelah MK membacakan putusan perkara No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024, pada hari, Senin, 22 April 2024. Hasilnya, gugatan yang disampaikan paslon 01 dan 03 seluruhnya ditolak. Dalam membuat putusannya, MK tidak bulat, dari 8 orang, ada 3 orang hakim dissenting opinion. Walaupun ada pendapat berbeda (dissenting opinion) yang disampaikan 3 orang hakim, tidak berpengaruh dengan kata lain gugatan seluruhnya ditolak karena kalah dengan suara mayoritas (5 hakim lainnya).

Tulisan ini tidak membahas proses Pilpres tahun 2024 terlebih sengketa Pilpres, tetapi ingin mengaji fenomena pasca Pilpres. Masih segar di ingatan kita istilah cebong dan kampret pada Pilpres tahun 2019. Cebong disematkan kepada kelompok pendukung Jokowi, sedangkan sebutan terhadap kelompok pendukung Prabowo Subianto adalah kampret. Penyebutan cebong dan kampret sangatlah negatif yang disematkan oleh tiap pendukung lawan. Masyarakat menjadi terbelah dan luka dari pembelahan itu masih membekas sampai saat ini.

Pendukung cebong dan kampret masih sangat terluka karena mereka mengalami sayatan-sayatan yang sangat mendalam. Keterbelahan bukan keinginan mereka, melainkan diciptakan para elite politik demi meraih suara. Setelah selesai pertarungan, si cebong dan si kampret sudah terluka dan tetap tinggal dalam kemiskinan. Mereka yang didukung si cebong dan si kampret begitu mesranya menikmati kekuasaan. Elite yang bertarung bahkan berseteru menjadi bersekutu untuk melanggengkan kekuasaan. Dalil demi kebutuhan bangsa yang besar diperlukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menikmati kolusi kekuasaan.

Perilaku bagi-bagi kekuasaan akan berlanjut pada Pilpres tahun 2024. Walaupun ada tiga pasangan calon (Paslon) yang bertarung dan membawa visi dan misi yang berbeda bahkan bertentangan, partai-partai pengusung akan berkolusi membagi kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari arah politik partai-partai pengusung Capres tersebut.

Paslon 01 yang didukung partai: Nasdem, PKB, dan PKS; Paslon 02 didukung partai: Gerindra, Golkar, PAN, PSI, PBB dan Garuda; Paslon 03 didukung partai: PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura. Tentu tiap Paslon membawa visi dan misi yang sudah disepakati secara bersama dengan Parpol pengusung. Paslon 01 mengusung visi perubahan, Paslon 02 keberlanjutan, sedangkan Paslon 03 percepatan. Dari visi ini yang sangat jelas berbeda adalah Paslon 01 dengan 02.

Walaupun visi dan misi 01 dan 02 bertentangan, hampir dapat dipastikan partai Nasdem dan PKB (pendukung 01) akan bergabung dengan presiden terpilih (koalisi 02). Demikian juga partai pengusung 03 yaitu PPP arah politiknya akan mendukung presiden terpilih. Selain itu, masih dimungkinkan PDIP dan PKS bergabung dengan pemenang Pilpres.

Benarlah adagium yang berbunyi: tidak ada lawan abadi dalam politik. Karena tidak ada lawan yang abadi, berarti teman abadi juga tidak ada. Politik seperti yang disebut Laswel siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya, tentu yang dimaksud adalah kekuasaan itu sendiri. Demi meraih kekuasaan partai-partai menjadikan ideologi partainya sebagai kesadaran palsu seperti yang dimaksudkan oleh Karl Marx.

Yang kalah selalu menuduh pemilu curang, sedangkan yang menang memberi penilaian sebaliknya. Apakah yang menuduh curang bersih dari kecurangan? Atau mereka menuduh curang karena tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat curang? Jangan-jangan semuanya berbuat curang sehingga tidak bisa dibedakan mana yang curang dan bukan curang.

Paling aneh dan bin ajaib orang yang menuduh curang mau bergabung dengan mereka yang dituduh berbuat curang. Harusnya orang yang menuduh curang haram hukumnya bergabung dengan orang yang tertuduh berbuat curang. Namun demikian, di negara tercinta ini jargon demi kepentingan masyarakat secara luas, rekonsiliasi pragmatis menjadi obat penawar yang mujarab. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi saling kontrol antarlembaga yang satu dengan yang lain. Mereka yang mendapat kehormatan sebagai elite semua berkolusi menikmati kekuasaan. Rakyat yang seharusnya berkuasa, harus bersabar menyaksikan perilaku para penguasa yang rakus atas kuasa. Rekonsiliasi pragmatis menjadi tradisi baru bagi penikmat kekuasaan.

 

 

Dr. Mangihut Siregar, M.Si. adalah Dekan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan anggota Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI).

 

Editor: Dr. Indayani, M.Pd., dosen Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan Pengurus Pusat PISHI.