Warga Jalan Sawo Tagih Janji Satpol PP Kota Malang Bongkar Tower Seluler Ilegal

  • Whatsapp
tower ilegal
Tower seluler ilegal berbentuk cerobong asap yang dikeluhkan warga Warga RT 10 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen, Kota Malang. (Image: Seru.co.id)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Lelah diberi harapan palsu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, warga Jalan Sawo, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang menagih janji Satpol PP Kota Malang yang akan melakukan pembongkaran tower seluler ilegal tersebut, Senin (14/6/2021).

Perwakilan Warga Terdampak, Hari Prasetyo mengungkapkan, warga tetap dengan tegas menolak keras pembangunan tower tersebut dan meminta Wali Kota Malang untuk segera melakukan pembongkaran.

Baca Juga

“Kami ingin Pemkot Malang segera membongkar tower seperti yang tertulis di Surat Pernyataan Sikap Bersama dan pihak pemilik tower bersedia membongkar tower meski berkesan tarik ulur, yang harus berkordinasi dengan pimpinan dan pihak penyewa tower,” kata dia.

BACA JUGA: Tower Seluler Bentuk Cerobong Asap Gegerkan Warga Kota Malang

Meski negoisasi berjalan alot, pihak pemilik tower memberi kesanggupan membongkar dan memindahkan tower, dengan kepastian jawaban untuk pembongkaran mulai 11 juni 2021 sampai 14 hari kerja.

“Harapan yang sangat besar dari kami kepada Anggota Dewan yang terhormat Khususnya Komisi A untuk membantu dan mendampingi kami menyelesaikan persoalan yang sudah delapan tahun menggantung, dengan menekan Wali Kota melalui Satpol PP untuk segera membongkar tower illegal yang menjadi mimpi buruk bagi warga jalan Sawo Malang,” tegas dia.

Menurutnya, surat izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor: 640/0100/35.73.407/2014 tidak sesuai dengan apa yang tertera.

“IMB atas nama Dra Madjah yang tidak sesuai peruntukannya yang tertulis fungsi hunian rumah sedang/menengah, yang pada kenyataannya di salah gunakan untuk tower seluler. Seharusnya, Pemkot malang berpegang pada IMB yang tidak sesuai peruntukannya,” papar dia.

Menurutnya, kesepakatan penyegelan tower tersebut tertera dalam Surat Penyegelan Tower Nomor: 180/503/33.73.501/2016, dengan penanggung jawab atas nama Riyo Prayogo, ST dan telah disepakati Kepala Satpol PP Kota Malang yang saat itu menjabat, Agoes Edy Poetranto. Penyegelan tersebut dilakukan lantaran melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

“Tetapi penyegelan tersebut tidak ada kelanjutannya dan tower terus berdiri tegak,” lanjut dia.

Dia menambahkan, pembangunan tower tersebut sejak awal sudah cacat hokum. Sebab, saat kasus ini terjadi, Wali Kota terdahulu (Abah Anton) telah memerintahkan untuk melakukan pembongkaran tower tersebut.

“Seharusnya, Wali Kota saat ini sudah seharusnya dan berkewajiban melanjutkan pembongkaran tower,” imbuh dia.

Sudah Dicek Komisi A DPRD Kota Malang

Pada Jumat (11/6/2021) lalu, Komisi A DPRD Kota Malang turun ke lokasi tower atau menara telekomunikasi BTS (Base Trandceiver Station) yang dikamuflase menjadi sebuah cerobong asap di Jalan Sawo.

Dari hasil inspeksi tersebut, anggota Komisi A DPRD Kota Malang Harvad Kurniawan mengatakan, pihaknya akan segera mengecek apakah menara telekomunikasi tersebut sesuai dengan izin yang dikeluarkan, yakni IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Menara.

“Pertama, kami akan lihat IMB, apakah memenuhi syarat prasyarat. Karena ini adalah lingkup tempat tinggal atau perumahan, apakah IMB dengan bangunan ini sudah kuat dengan ijinnya dulu. Mengingat tupoksi dari pemerintah daerah itu hanya terkait IMB,” kata dia.

Harvad juga memahami bahwa kewenangan untuk tupoksi dari menara telekomunikasi saat ini telah dipegang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan pada UU No. 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pada Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dan dipertegas dengan Surat Gubernur Jawa Timur No. 064/918/114.2/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penyesuaian Perda tentang Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

“Tapi itu bukan menjadi sebuah alasan untuk pemerintah daerah atau pemerintah kota tidak memiliki tanggung jawab. Harusnya pemerintah kota berkomunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat terkait yang memiliki wewenang,” sambung Harvad.

Selain IMB, hal yang dipermasalahkan adalah tidak adanya lampu penanda seperti menara telekomunikasi pada umumnya. Selain itu, juga terkait bentuk pondasi bangunan yang akan dikaji lebih dalam.

BACA JUGA: Protes Tak Kunjung Didengar, Warga Desak Satpol PP Bongkar Tower Seluler Bentuk Cerobong Asap di Kota Malang

“Satu yang sangat bisa dilihat secara kasat mata adalah tidak adanya lampu untuk tanda atau haluan penerbangan. Kedua terkait pondasi, hari ini pondasi itu ada aturannya. Apakah pondasi itu letaknya di tanah, atau di atas bangunan. Nah, ini juga harus dikritisi,” lanjut dia.

Senada, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Eddy Wijanarko juga akan segera memastikan apakah menara tersebut telah sesuai dengan izin. Bila nantinya terbukti izin tidak sesuai dengan bangunan fisik menara, maka ia meminta agar pemerintah segera membongkar.

“Kalau memang keputusan pemerintah kota mau dibongkar dengan adanya asumsi biaya, kami Komisi A siap mendorong dalam APBD Perubahan harus segera mengajukan anggaran dana untuk pembongkaran itu,” tandas dia.(nda/lna)