Wali Kota Blitar Siap Tindaklanjuti Rekomendasi PU Fraksi Raperda Perubahan APBD 2020

  • Whatsapp
Paripurna Kota Blitar
Suasana sidang paripurna Pandangan Umum di DPRD Kota Blitar.
banner 468x60

NUSADAILY.COM-BLITAR- Sebanyak empat fraksi DPRD Kota Blitar telah menyampaikan pandangan umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2020 dalam Rapat Paripurna, Selasa 1 September 2020. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Blitar langsung memberikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Pandangan umum fraksi disampaikan melalui juru bicaranya masing-masing. Selain apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, sejumlah rekomendasi juga telah disampaikan. Di antaranya terkait pendapatan asli daerah (PAD), hingga penyerapan anggaran.

Baca Juga

Ditemui usai rapat paripurna, kepada Nusadaily.com, Wali Kota Blitar, Santoso, memastikan siap menindaklanjuti rekomendasi dari fraksi-fraksi. Sebab menurutnya, pada prinsipnya pandangan umum fraksi berupa masukan dan saran menjadi bagian dari evaluasi agar pengelolaan anggaran untuk Perubahan APBD 2020 bisa lebih baik.

“Tanggapan terhadap pandangan umum fraksi sudah saya sampaikan. Jadi apa yang sudah direkomendasikan kepada pemerintah daerah, tentu kita siap menindaklanjuti,” ujarnya.

Lebih lanjut Santoso menuturkan, secara umum pada Perubahan APBD 2020 banyak mengalami penurunan. Karena saat ini fokus tahap pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Menurutnya situasi ini wajar, mengingat pada masa pandemi seperti ini PAD juga mengalami penurunan. Sehingga pihaknya tidak bisa menargetkan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Antisipasi Covid-19, kita terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Sepanjang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat akan dilakukan. Seperti pelatihan dan lain-lain,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi mengatakan, tahapan rapat paripurna ini merupakan kegiatan rutin. Selain terkait penurunan PAD dan penyerapan anggaran, salah satu fraksi juga ada yang mengkritisi pendataan rumah tidak layak huni di Kota Blitar.

“Jadi pendataan rumah tidak layak huni harus matang. Sehingga jika ada dana turun tidak kebingungan. Kalau penyerapan OPD memang ada yang kurang. PAD dari sektor pajak, seperti hotel, restauran, dan lain-lain menurun. Namun masih banyak potensi yang digali untuk meningkatkan PAD, satu diantaranya pajak baliho,” imbuhnya.(tan/cak)