Wali Kota Batu Minta Legislatif Mengawal Penuntasan Perwali

  • Whatsapp
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko memberikan sambutan saat seminar bertema 'Wanita Tangguh di Masa Pandemi Covid-19'. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Kartini 2021.
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko memberikan sambutan saat seminar bertema 'Wanita Tangguh di Masa Pandemi Covid-19'. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Kartini 2021.
banner 468x60

NUSADAILY.COM-KOTA BATU– Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko meminta legislatif mengawal eksekutif. Terutama berkaitan dengan proses penuntasan perwali, sebagai aturan teknis pelaksanaan sejumlah perda yang telah diundangkan.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa perda yang diundangkan sepanjang 2019 dan 2020, namun belum dilengkapi perwali. Tanpa perwali, perda yang telah diundangkan masih tumpul untuk diimplementasikan.

Bagian Hukum Kota Batu menyebutkan perda tanpa perwali pada 2019 lalu meliputi Perda Kota Layak Anak, Perda Pelindungan, Penataan PKL, Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kemudian di tahun 2020 meliputi Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Perda Kawasan Tanpa Rokok  (KTR) dan Perda Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TJSL). 

Untuk Perda KTR, saat ini masih tahap evaluasi di Bagian Hukum sejak susunan draft dikirimkan pada pekan lalu. Draft perwali mengenai Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpusatakaan juga masih disusun Disperpusip Kota Batu.

Bagian Hukum Pemkot Batu juga pernah menginventarisir perda-perda lainnya yang belum memiliki perwali. Dari hasil inventarisir yang dilakukan pada 2015 lalu, ditemukan salah satu contoh yakni Perda Penyelenggaraan Pariwisata. Perda yang telah diundangkan sejak 2013 lalu mangkrak karena belum diikuti dengan aturan turunan itu.

“Sebetulnya ketika Perda itu telah diundangkan, maka DPRD Kota Batu juga harus mengawal,” jawab Dewanti saat ditanya usai mengikuti Peringatan Hari Kartini 2021 di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani (Rabu, 21/4) dilansir Nusadaily.com.

Menurutnya, DPRD Kota Batu juga berhak memberikan teguran kepada dinas terkait yang tidak menindaklanjuti perda dengan aturan turunan berupa perwali. Selain itu, DPRD Kota Batu juga harus memberikan dorongan kepada dinas terkait agar segera membentuk perwali. “Ketika belum ada tindak lanjut, itu harus ditegur dinas yang bersangkutan,” tuturnya. 

Sementara Perda sebagai produk hukum yang tak memiliki detail teknis pelaksanaan, tak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya perwali sebagai petunjuk teknis pelaksanaan produk hukum tersebut. Sedangkan kewenangan penyusunan perwali ada pada dinas terkait menyesuaikan materi perda. Dan Wali Kota yang juga memiliki tugas merumuskan produk hukum.

“Itu nanti tergantung dinasnya, jadi ketika perda itu sudah ada maka tergantung respon dinas terkait yang kemudian akan melengkapi dengan perwali,” ucapnya.

Beberapa hari lalu, anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto menuturkan, ranah penyusunan perwali ada di eksekutif. Dengan begitu tanggung jawab penuh ada di eksekutif. Tatkala raperda yang disetujui legislatif dan eksekutif telah diundangkan menjadi perda. Ketika berada di ranah eksekutif, legislatif hanya bisa mengingatkan saja kepada eksekutif yang berkepentingan dalam menjalankan sebuah perda.

“Nanti akan tanyakan sampai sejauh mana perda-perda yang ada namun belum didukung perwali. Info ini akan kami jadikan masukan buat Komisi A menindaklanjuti perda-perda yang belum memiliki perwali,” timpal Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batu itu.

Ludi meminta agar OPD teknis bisa saling bersinergi dengan Bagian Hukum dalam menyusun sebuah draft perwali. Karena sebuah perda yang telah diundangkan harus memiliki perwali minimal enam bulan dan paling lambat satu tahun. Dasar inilah yang harusnya dipegang oleh eksekutif karena telah diamanatkan dalam klausul perda.

Apalagi, lanjut Ludi dalam setiap penyusunan sebuah legislasi daerah menggunakan anggaran daerah. Ia tak ingat persis anggaran yang dibutuhkan dalam penyusunan perda karena memiliki nilai yang bervariatif. Yang pasti anggaran yang dibutuhkan tak sampai Rp 200 juta. “Detailnya tidak hafal. Kira-kira Rp 50 juta sampai Rp 150 juta,” ucap dia. (wok/wan)