UMK Kota Batu Naik Rp 25 Ribu, Apindo Ajukan Penangguhan

  • Whatsapp
pekerja
Pekerja salah satu hotel mengenakan APD lengkap saat menjalankan aktivitasnya di tengah pandemi Covid-19
banner 468x60

NUSADAILY.COM -KOTA BATU– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan SK Gubernur Jatim nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021 kabupaten/kota di Jawa Timur. UMK 2021 Kota Batu mengalami kenaikan Rp 25 ribu dari Rp 2.794.801 menjadi Rp 2.819.801.

Keputusan Gubernur Jatim tersebut menggugurkan keinginan Apindo Kota Batu yang memilih bertahan seperti UMK tahun 2020. Apindo akan melakukan penangguhan upah menyikapi kebijakan gubernur.

Baca Juga

Sekretaris APINDO Kota Batu, Nur Asmaidarani mengatakan, mau tak mau harus tunduk dengan kebijakan itu. Hanya saja, pihaknya akan melakukan penangguhan sesuai dengan arahan yang diberikan Apindo Jatim.

Asmaidarani mengungkapkan surat dari Apindo Jatim menanggapi keputusan UMK Kota Batu 2021 yang ditetapkan Gubernur Jatim. Bagi perusahaan belum sanggup memberi upah sesuai SK itu bisa mengajukan penangguhan upah ke Kadisnaker Provinsi Jatim.

“Jadi boleh bagi perusahaan yang tak mampu membayar untuk melakukan penangguhan,” ujar Asmaidarani dilansir Nusadaily.com.

Lebih lanjut, pihaknya merasa khawatir kenaikan UMK pada tahun 2021 membebani likuiditas perusahaan. Ujung-ujungnya membuat perusahaan melakukan pengurangan jumlah karyawan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, jika berpedoman pada UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, penangguhan upah tak boleh diberlakukan. Namun produk hukum itu belum dijalankan sehingga ia meminta juknis dari pemerintah untuk meminta penangguhan.

“Maka imbauan kami dari Apindo. Bagi perusahaan yang tak mampu memenuhi pembayaran sesuai dengan SK Gubernur. Mohon untuk menyiapkan persyaratan penangguhan. Berupa audit dari perusahaan bahwa benar-benar tak mampu,” urai dia.

Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial DPMPTSP-TK Kota Batu Adiek Imam Santoso mengatakan bahwa keputusan final besaran UMK berada di tangan Gubernur. “Naik tidaknya ada pada ketetapan Gubernur, Walikota hanya merekomendasikan saja,” kata Dede sapaan akrabnya.

Meski begitu, pihaknya mengaku belum menerima laporan resmi SK Gubernur Jatim nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021 kabupaten/kota di Jawa Timur. “Kami belum tahu soal itu,” jawab dia.

Ia menjelaskan ada beberapa variabel untuk menentukan besaran UMK Kota Batu tahunan. Seperti telaah Dewan Pengupahan dan hasil komunikasi gubernur dengan kepala daerah kabupaten/kota. Serta mempertimbangkan perkembangan ekonomi hasil telaah badan pusat statistik.

“Setiap hasil koordinasi di dewan pengupahan, saya laporkan ke Disnaker dan Transmigrasi Jawa Timur,” katanya sebelum sosialisasi UMK Kota Batu.

Pada Rabu besok (25/11), pihaknya bakal mengadakan sosialisasi terkait UMK Kota Batu tahun 2021 di Hotel Aster. Dengan mengundang serikat pekerja, Apindo dan perwakilan Disnaker dan Transmigrasi Jawa Timur. (wok/wan)