Tim Gabungan Hendak Periksa Penyalahgunaan Wewenang, Bupati Faida Minta Jadwal Ulang

  • Whatsapp
faida jember
Bupati Jember, Faida. (nusadaily.com/istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus tengara penyalahgunaan wewenang dan jabatan Bupati Jember, Faida pasca memberhentikan Sekretaris Daerah Jember, Mirfano dan sejumlah pejabat lainnya.

Kepala Inspektorat Jatim, Helmy Perdana Putera menerangkan bahwa tim gabungan telah mengirim surat panggilan agar Bupati Faida menghadapi pemeriksaan yang bertempat dalam ruang rapat Brawijaya di Surabaya pada jam 09.00 WIB, hari Jumat, 8 Januari 2021.

Baca Juga

Dia menegaskan, jadwal pemeriksaan itu sesuai dengan surat panggilan nomor: 700/ 012/ 060/ 2021. “Ya benar,” terang Helmy menjawab konfirmasi.

BACA JUGA: Bendahara COVID-19 Jember Kurang Sehat Saat Pansus DPRD Memburu Detail Anggaran

Selain Bupati Faida, ada juga panggilan khusus dari Inspektorat Jatim untuk Kepala BPKAD Jember, Yuliana Harimurti agar datang ke pemeriksaan jam 17.00 WIB, hari Kamis, 7 Januari 2021.

Namun, Bupati Faida maupun Yuliana sama-sama berkirim surat balasan menyatakan tidak bisa memenuhi panggilan dan dengan berbagai alasan meminta jadwal ulang. Dalam salinan dokumen surat itu, misalnya Bupati Faida berdalih baru membaca undangan tengah malam sebelumnya. Ia juga menyarankan agar pemeriksaan via telekonferensi.

Adapun Yuliana yang bakal diperiksa inspektorat mengaku mendapat panggilan beberapa jam sebelum jadwal pemeriksaan untuknya. Yuliana merasa pemanggilan dirinya belum diketahui atasan, sehingga tidak memungkinan memperoleh ijin bepergian keluar dari Jember.

Sebagaimana diketahui, tim gabungan dibentuk Kemendagri dan Pemprov Jatim setelah Mirfano dkk mengajukan keberatan sekaligus mosi tidak percaya atas keputusan Bupati Faida yang menerbitkan surat pembebastugasan. Mereka merasa pemecatan hanya karena alasan yang mengada-ada dan cenderung serampangan.

Misalkan, Mirfano yang dipecat karena berkomentar ke media tentang adanya larangan mutasi pejabat selama 6 bulan pasca Pilkada serentak 2020 berdasarkan surat edaran Mendagri. Masalah pemberitaan juga dialami dalam kasus pemecatan Kepala Dispemasdes, Eko Heru Sunarso yang menanggapi dengan komentar dengan berkata ‘tidak tahu’ tentang isu mutasi dirinya.

BACA JUGA: Satgas COVID-19 Jember Diingatkan Lebih Baik Taat Aturan Daripada Sekadar Turuti Pimpinan

Pejabat lain yang dipecat sepihak juga mengena pada Kepala BKP SDM, Ruslan Abdul Gani; Kepala Subbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi, Indah Joeniastoeti; dan Kepala Bagian Hukum, Ratno Cahyadi Sembodo. Selain itu juga terdapat belasan pejabat yang dimutasi, namun menolak dengan cara mengembalikan SK Bupati.

Mirfano menganggap pemecatan dirinya dan para pejabat itu tidak sah secara hukum. “Kalau saya melihatnya cacat prosedur karena tidak melewati pemeriksaan,” sambungnya. (sut)