Tiga Raperda DPRD Kota Batu Ditolak Pemprov Jatim

  • Whatsapp
paripurna
Rapat paripurna penetapan propemperda Kota Batu tahun 2021 setelah mendapat persetujuan Biro Hukum Pemprov Jatim
banner 468x60

NUSADAILY.COM -KOTA BATU– Tiga Raperda Kota Batu ditolak biro hukum Pemprov Jatim. Biro Hukum Pemprov Jatim menyetujui 18 raperda dari 21 usulan propemperda 2021 yang diajukan. Dengan begitu, hasil konsultasi bersama Biro Hukum Pemprov Jatim, menggugurkan tiga perda yang diinisiasi DPRD Kota Batu.

Penetapan promperda 2021 yang terdiri 18 raperda itu disampaikan saat sidang paripurna yang digelar secara virtual, dengan diikuti pihak legislatif dan eksekutif.

Baca Juga

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan, proses penyusunan propemperda harus memiliki keselarasan materi antara perencanaan pembangunan daerah hingga ke hirarki paling tinggi. Serta adanya sinergitas antar OPD, sehingga tidak ada peraturan yang saling tumpang tindih dan tentunya partisipatif OPD pemrakarsa dan masyarakat.

Lebih lanjut, dari raperda inisiatif eksekutif dan legislatif yang dikonsultasikan Biro Hukum Provinsi, berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/19271/013.4/2020 tanggal 19 November 2020. Surat itu menyangkut perihal hasil konsultasi program pembentukan peraturan daerah disepakati berjumlah 18 raperda.

Ia berujar, propemperda sebuah landasan awal dalam menetapkan pembentukan suatu raperda yang berperan strategis mewujudkan pembangunan hukum di daerah. Sebuah  perda menjadi pengampu agar program mampu diimplementasikan selaras dengan sistem hukum nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“Total tersebut terdiri atas tujuh raperda inisiatif DPRD dan 11 raperda usulan Pemkot Batu. 18 raperda ini akan dimasukkan dalam pembahasan tahun 2021 dan terbagi dalam tiga masa persidangan DPRD berdasarkan urgensi dan skala prioritas,” papar Dewanti dilansir Nusadaily.com.

Tiga raperda usulan DPRD Kota Batu yang dicoret Biro Hukum Pemprov Jatim yakni, sumber mata air, tanah makam, dan  sistem online pajak daerah.

“Dua raperda, yakni sumber mata air dan tanah makam dicoret karena kewenangan Provinsi Jatim. Sedang yang pajak online sudah ada di Perda Pajak Daerah,” tutur Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurrochman.

Dengan menyisakan 18 raperda yang disetujui, pihaknya optimis merampungkan hingga menjadi sebuah produk hukum baru di tahun 2021. Karena menurutnya 18 Raperda sangat rasional bisa diselesaikan dalam waktu dalam satu tahun.

“Sedangkan untuk Raperda yang belum diselesaikan pada tahun ini. Kami akan mengusulkan kembali pada tahun 2021,” imbuhnya.

Maka, setelah hasil konsultasi, ada 7 promperda inisiasi DPRD yang disetujui oleh Biro Hukum Pemprov Jatim  yakni, penyelenggaraan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan penyelenggaraan tenaga kerja.

Ditambah lagi raperda penataan PKL, perubahan atas Perda Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, retribusi KIR, dan ruang terbuka hijau (RTH).

Usulan dari eksekutif berjumlah 11 propemperda 2021. Propemperda yang diusulkan yakni perubahan atas Perda Kota Batu nomor 17 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan kesehatan, perubahan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang RPJMD tahun 2017-2022.

Selanjutnya, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, retribusi penjualan produksi usaha perikanan daerah, penanaman modal, rencana pembangunan industri kota, perubahan APBD tahun anggaran 2021. Serta raperda pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, APBD  tahun 2022, dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah. (wok/wan)

Post Terkait

banner 468x60