Terungkap, Kades Selewengkan Dana Desa, Kerugian Negara Rp 609 Juta

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Kasus korupsi kades dibongkar Polres Malang. Kepala Desa Slampar Rejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang periode 2007 – 2018 ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga

“Kami dapatkan informasi dari masyarakat dan ditindak lanjuti dari Unit Korupsi Satreskrim Polres Malang. Yakni tersangka yang merupakan seorang Kepala Desa dan sekaligus menjadi penanggungjawab keuangan desa yang malah menyalahgunakan kewenangannya,” ungkap Hendri Umar Kapolres Malang.

Dana desa tahun 2017 ada Rp 800 juta lebih. Di tahun 2018 ADT nya sekitar Rp 400 juta kemudian dana desanya mencapai Rp 870 juta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim dengan memeriksa saksi saksi terkait. Mulai dari tim pelaksana kegiatan dan dari Tim PTPKD. Dan hasil gelar perkara yang dilakukan Satreskrim, kepala desa kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Modus yang digunakan tersangka yakni, setelah pengambilan dana desa di Bank Jatim harusnya langsung diserahkan kepada tim pelaksana kegiatan yang telah ditentukan oleh BPD.

Tapi ternyata dana desa ini diambil oleh tersangka di Bank Jatim dengan didampingi oleh bendahara desa dan tim pengadaan dan langsung digunakan untuk kebutuhan lain oleh tersangka

“Hal ini dapat dibuktikan melalui kuitansi adanya penyerahan uang dari bendahara desa langsung kepada kepala desa ini. Kami juga melakukan koordinasi dengan inspektorat Kabupaten Malang untuk memastikan berapa kerugian negara yang di sebabkan oleh mantan kepala desa ini,” sambung Hendri.

Inspektorat juga sudah mengeluarkan rilis berapa kerugian negara. Yakni sebesar Rp 609.000.000 dengan rincian di tahun 2017 Rp 299.000.000 dan di tahun 2018 Rp 340.000.000.

“Seharusnya uang ini diperuntukkan untuk berbagai kegiatan RAPBDes 2017-2018. Tetapi karena tersangka menyelewengkan dana ini maka program program pembangunan desa tidak dapat terleksana dengan baik,” tutupnya

Seperti contoh pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan, pendidikan. Kemudian keamanan dan penertiban masyarakat, pendidikan dan kebudayaan. Termasuk juga pelatihan untuk perangkat desa, ketrampilan bagi masyarakat desa serta pengelolaan dan pelayanan belanja jasa upah tenaga kerja. Ataupun honor buruh dan pelayanan lainnya yang seharusnya dana dapat digunakan secara optimal.(aj/aka)

Post Terkait

banner 468x60