Tertatih Dihantam Covid-19, PHRI Kota Batu Ajukan Pembebasan Pajak

  • Whatsapp
Senyum World Hotel menyediakan piranti thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh tamu hotel. (foto: wok/nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – NUSADAILY.COM -KOTA BATU- Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Batu berharap adanya intervensi kebijakan dari pemerintah daerah untuk membebaskan pajak hotel dan restoran hingga akhir tahun 2020. Selain itu, perlu ada terobosan untuk gencar mempromosikan wisata Kota Batu dalam memasuki masa adaptasi kebiasaan baru.

Baca Juga

Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi menilai terobosan-terobosan perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang tentunya berkaitan erat dengan tingkat okupansi hotel. Sehingga dengan begitu industri perhotelan bisa memainkan perannya berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak perhotelan.

Menurut Sujud, permohonan pembebasan pajak bukan tanpa alasan. Terhentinya aktivitas perhotelan selama beberapa bulan membuat manajemen perhotelan kelabakan saat akan memulai usahanya kembali. Kondisi ini akan semakin mengganjal  jika pajak langsung dikenakan kepada industri perhotelan yang masih tertatih-tatih sekarang ini.

“Kami sudah mengirimkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Ya kami memohon pembebasan pajak. Selama ini kami tertib membayarkan pajak,” ucap Sujud.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso akan berkordinasi dengan lintas sektor. Permohonan PHRI itu akan disampaikan ke tim anggaran Pemkot Batu dan badan anggaran DPRD Kota Batu agar bisa diakomodir.

“Nanti kita bicarakan, tapi harus ada surat resmi, apalagi masing-masing tempat perhotelan berbeda jumlah pengunjungnya,” jelas Punjul.

Permohonan PHRI merupakan hal wajar

Bagi Punjul, permohonan PHRI merupakan hal wajar di situasi yang menghimpit seperti saat ini. Sehingga pemerintah perlu menggencarkan upaya dengan terobosan-terobosan agar perekonomian kembali menggeliat.

“Industri hotel dan pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar, kita pasti akan pikirkan itu dan mencari solusi terbaik,” janji Punjul.

Sementara itu, M. Chori yang resmi menjabat Kepala BKD Kota Batu pada awal Juli lalu, mengatakan, pajak restoran dan hotel menjadi penyumbang PAD terbesar. Pihaknya pun tak ingin buru-buru menarik pajak hotel dan restoran di tengah himpitan ekonomi yang membelenggu pelaku usaha, seperti perhotelan.

Sejak ditutupnya aktivitas pariwisata dan perhotelan pada Maret lalu membuat aliran pajak daerah juga terhenti. Menurut Chori, Pemkot Batu tak menerima pemasukan sejak Maret. Saat ini, pemerintah fokus menyusun kebijakan yang mendorong dunia usaha agar berangsur-angsur pulih.

“Penarikan pajak hotel akan kami evaluasi dulu pemberian keringanannya. Yang jelas, pengelola hotel harus melaporkan tiap bulan pajaknya ke Pemkot, misalnya pajak di bulan Juli. Kemudian akan diajukan ke walikota sebagai bahan pertimbangan,” papar Chori.

Sejauh ini tercatat PAD mulai 1 Januari hingga 18 Juni, realisasi dari pajak hotel masih masuk 30,81 persen atau Rp 12,1 miliar dari target Rp 39,5 miliar. Pajak restoran masih mencapai 33,20 persen atau Rp 6,7 miliar dari target Rp 20,3 miliar. Kemudian pajak hiburan masih 27,67 persen atau Rp 11 miliar dari target Rp 39,9 miliar. Serta dari retribusi pasar pelataran masih 24,4 persen atau Rp 191,7 juta dari target Rp 785,5 juta. Retribusi pasar kios mencapai 47,8 persen atau Rp 192,6 juta dari target Rp 404,9 juta.(wok/aka)

Post Terkait

banner 468x60