Tempati Tanah Aset, Puluhan Warga Probolinggo ‘Wadul’ ke DPR RI

  • Whatsapp
Anggota DPR RI melakukan reses di Kota Probolinggo dan mendapat curhatan soal tanah aset.(istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – NUSADAILY.COM – PROBOLINGGO – Puluhan warga Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo mengaku resah. Betapa tidak, rumah yang mereka huni bertahun-tahun tenyata tanah aset Pemerintah yang dikhawatirkan akan digusur.

Baca Juga

Hal itu disampaikan warga melalui reses anggota DPR RI Aminurokhman Sabtu, 1 Agustus 2020. Warga RT 7 RW 7 Kelurahan Sukabumi tersebut mengadu kepada DPR RI agar pemukiman yang sudah lama dihuni tidak digusur.

“Ini kan tanah milik Pemerintah Daerah. Tapi masyarakat sini sudah menempati sejak tahun 1973, kalau saya sendiri sejak tahun 1983 namun tidak ada sertifikat,” jelasnya pada Nusadaily.com saat didampingi beberapa pengurus DPD Partai NasDem Kota Probolinggo.

Ia sendiri mengaku, tidak tahu jika pada tahun 1998 dibuatkan sertifikat tapi atas nama Pemda. Ia mengaku tidak tahu dan hanya dimintai tanda tangan.

“Dulu dulu dimintai tanda tangan, ternyata dibuatkan sertifikat atas nama Pemda. Disini ada sekitar 120 bangunan, yang rumah sekitar 95 KK,” tambahnya.

Ia berharap melalui reses ada solusi agar ia bersama warga lain tak digusur. Sebab, tersiar rencana tanah tersebut untuk perluasan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

Hal senada disampaikan Abdur Rahman, kekhawatiran warga tersebut hanya karena tanah bukan atas nama sertifikat hak milik. Jika digusur, mereka kebingungan tinggal dimana.

“Karena bukan atas nama pribadi itu yang membuat kami was-was. Semoga tidak ada rencana penggusuran saja,” ucapnya.

Atas hal itu, Anggota DPR RI Aminurokhman akan menindak lanjuti keluhan warga tersebut. Pihaknya akan memastikan dulu apakah tanah itu benar-benar tanah aset atau bukan.

“Kita kan tahu sudah puluhan tahun warga tinggal di situ. Nanti melalui anggota dewan kota setempat juga akan didalami,” jelas Politisi NasDem ini.

Pihaknya menginginkan ada komunikasi dan klarifikasi terkait status lahan. Hal itu agar kebijakan benar-benar dirasakan betul oleh masyakarat.

“Kita pastikan dulu, yang jelas perlu ada komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Agar kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Reses tersebut, juga ditutup dengan santunan pada warga. Dengan harapan ada semangat menjalani kehidupan di tengah kondisi seperti itu. (ras/lna)

Post Terkait

banner 468x60