Tak Jalankan Rekomendasi, Komisi III Minta Kadis DLH Mengundurkan Diri

  • Whatsapp
Kondisi hearing Komisi III DPRD Situbondo dengan penambang dan OPD terkait (nusadaily.com/ Fathur Rozi).
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SITUBONDO – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo, Arifin, minta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mundur dari jabatannya, jika tidak mampu menangani masalah kecil seperti kasus tambang di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit.

Baca Juga

Arifin mengatakan, aktivitas penambangan yang jelas-jelas melakukan pelanggaran, karena tidak memiliki tempat penampungan sementara (TPS) limbah B3, justru dibiarkan beroperasi, dan hanya memberikan surat teguran.

“Kalau Kepala DLH, pak Kholil, tidak mampu melaksanakan tugasnya, ya mundur saja dari jabatannya,” ujarnya Arifin dengan suara lantang. Selasa, 23 Februari 2021.

Arifin menegaskan, Komisi III sudah merekomendasikan agar aktivitas penambangan di Desa Tambak Ukir, ditutup sementara, sampai tersedianya tempat penampungan sementara limbah B3, yakni limbah yang mengandung zat berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan dan perbaikan jalan yang rusak akibat dilalui dump truk.

“Kalo tempat pembuangan limbahnya tidak ada, berarti itu termasuk tambang ilegal. Tapi kok masih tetap dibiarkan beroperasi. Kenapa DLH tidak berani menutup,” ucapannya dengan nada tinggi.

Dianggap Diskriminatif Tegakkan Aturan

Legislator PPP ini menuding, Kepala DLH diskriminatif dalam penegakan aturan. Sebab DLH baru saja menutup tempat penampungan belotong tebu milik PT WOM, karena tak mengantongi ijin pemanfaatan ruang (IPR).

“PT WOM yang tak mengantongi IPR langsung ditutup. Tapi kenapa penambangan di Desa Tambak Ukir dibiarkan meskipun tak memiliki tempat penampungan B3,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Situbondo, Kholil mengaku, tidak memiliki kewenangan untuk menutup aktivitas tambang. Pihaknya hanya bisa melaporkan kepada pengawas tambang jika terjadi pelanggaran terhadap aktivitas penambangan, seperti kerusakan lingkungan.

“Kita tidak punya kewenangan menutup. Kita hanya lakukan peringatan lisan dan tertulis. Setelah itu, kita laporkan kepada pengawas tambang,” bebernya.

Kholil juga mengaku, DLH merupakan bagian dari tim gabungan dalam penentuan informasi kesesuaian tata ruang. Dalam tim tersebut, ada juga beberapa dinas terkait diantaranya Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Dishub.

“Kami bersama dinas terkait lainnya melakukan pengawasan secara intensif kepada para pelaku tambang supaya mereka tidak merusak lingkungan,” tutupnya. (fat/aka)