Sosialisasi Cegah Gratifikasi, Kemenag Kota Malang Turun ke Jalan

  • Whatsapp
kota malang
Kemenag Kota Malang turun ke jalan untuk memberikan sosialisasi cegah gratifikasi, Kamis (8/4/2021).(istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang turun ke jalan, Kamis (8/4/2021) di sekitar Alun-Alun Kota Malang. Mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tak perlu memberikan imbalan kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA) usai menjalankan tugas menikahkan pengantin. Sebab, memberikan imbalan dari masyarakat, baik berupa makanan, terlebih uang bisa masuk kategori gratifikasi dan berpotensi menjadi pelanggaran.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Malang, Moh Rosyad menjelaskan, selama ini seluruh pelayanan yang ada di KUA tidak dipungut biaya, kecuali memang sudah diatur di undang-undang.

Baca Juga

BACA JUGA: Terkait Reklame di Monumen Pesawat, Pemkot Malang Beri Waktu Seminggu Selesaikan IMB

Termasuk, untuk pernikahan. Rosyad menyebut, berdasarkan PP no 48 tahun 2014, jika dilakukan di kantor KUA, tidak dipungut biaya. Sementara, jika dilakukan di luar kantor, maka baru membayar sebesar Rp 600 ribu dan ini berlaku di seluruh Indonesia.

“Selama ini, yang terjadi di masyarakat adalah mereka kerap memberikan imbalan kepada petugas KUA. Mungkin bagi mereka hal itu wajar. Tetapi, bagi petugas hal itu bisa menjadi masalah dan berpotensi memicu munculnya perilaku korupsi, kolusi dan lainnya,” terang dia.

Rosyad mengakui, bahwa selama ini, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, petugas sering berada dalam situasi tidak enak hati. Sebab, keluarga mempelai yang memberikan imbalan sebagai bentuk terima kasih dan juga bagian dari budaya.

Hal tersebut membuat petugas tidak bisa menolak secara langsung. Sebab, mereka khawatir hal tersebut menyinggung keluarga mempelai. Sesuai aturan, jika memang pemberian tersebut diterima petugas, maka harus diserahkan ke bagian Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

“Nantinya, pihak UPG akan menyerahkan barang pemberian tersebut ke KPK. Untuk menghindari hal tersebut, maka lebih baik masyarakat tidak perlu memberikan imbalan apapun kepada petugas,” imbuh dia.

Aturan tersebut, lanjut Rosyad, memang dibuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih efektif, efisien dan profesional.

“Aturan tersebut bukan berarti petugas tak menghargai pemberian keluarga mempelai. Tetapi, hal itu demi kebaikan pelayanan KUA agar bosa lebih profesional dan transparan,” kata dia.

Sekaligus, juga melatih petugas agar tidak berharap mendapat imbalan diluar apa yang menjadi hak mereka.

“Jadi, daripada petugas nanti ada yang tergoda, maka aturannya jelas lebih baik di tolak saja,” papar dia.

BACA JUGA: Jalan Rusak Srigonco Jadi Sorotan, Ini Janji DPUBM Kabupaten Malang

Rosyad menambahkan, Kemenag juga bakal memberikan sanksi tegas bagi petugas KUA yang masih nekat menerima gratifikasi tanpa melaporkan ke UPG. Sanksi tegas tersebut bisa berupa diturunkan kepangkatan, ditunda kenaikan pangkat hingga distafkan. Namun, menurut Rosyad pemberian sanksi juga akan disesuaikan berdasarkan hasil investigasi dari pelanggaran yang dilakukan petugas KUA.

“Jadi, ketika ada laporan masuk, maka akan dilakukan rapat dan investigasi seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Setelah itu, baru akan diputuskan sanksi apa yang akan diberikan pada petugas yang melanggar,” tandas dia.(nda/lna)