Soal Wawali yang Belum Diparipurnakan, Demokrat Kota Probolinggo Juga Belum Ada Plt

  • Whatsapp
Heru Estiadi (Berbaju Putih), Bendahara Umum DPD Partai Demokrat Kota Probolinggo, berharap surat Kemendagri segera dilaksanakan (NusaDaily.com/Rahmad Soleh)
banner 468x60

NUSADAILY.COM-PROBOLINGGO – Sampai saat ini pengganti Wakil Wali Kota Probolinggo H.M. Soufis Subri yang meninggal dunia, masih tanda tanya. Bahkan, posisinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kota Probolinggo juga belum ada pelaksana tugas (Plt).

Baca Juga

Hal itu, disampaikan Bendahara DPD Partai Demokrat Kota Probolinggo Heru Estiadi pada NusaDaily.com. DPP Partai Demokrat, juga belum mengeluarkan keputusan terkait Plt Ketuanya.

“Sampai saat ini juga belum ada rekomendasi soal Plt Ketua DPD Partai Demokrat Kota Probolinggo,”ucap Heru Senin, 4 Januari 2020, di salah satu kedai Jalan Mastrip.

Ia juga mengetahui, tentang surat Kemendagri nomor T.131.35/6635/OTDA. Surat tersebut, meminta Gubernur Jatim untuk memfasilitasi DPRD Kota Probolinggo agar menggelar paripurna pemberhentian Wakil Wali Kota Probolinggo karena berhalangan tetap.

“Kami juga sudah tahu soal surat itu, tapi kami serahkan sepenuhnya pada DPRD. Yang jelas, kami sama-sama menunggu mekanisme itu demi jalannya pemerintahan,”tambah Heru, yang juga anggota DPRD Kota Probolinggo itu.

Ditanya tentang siapa kader demokrtat yang akan mengganti H,M. Soufis Subri, Politisi Partai Demokrat ini belum tahu. Mengingat, diinternal partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini belum ada agenda yang membicarakan soal itu.

“Siapa saja sih, bagi saya yang penting dari Partai Demorat. Karena kami yang berjuang sehingga Pak Subri jadi wakil wali kota,”pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Fernanda Zulkarnain mengatakan, akan segera menindaklanjuti surat kemendagri tersebut. Hanya saja, ia tidak menjelaskan kepastian harinya yang diteriman.

“Insyaallah sesegera mungkin ditindaklanjuti,”singkatnya pada awak media melalui sambungan seluler.

Namun, pihaknya hingga kini belum melaksanakan permintaan Kemendagri, karena kesibukan. Sebab, DPRD diujung tahun 2020 disibukkan dengan pembahasan hasil evaluasi Gubernur Jatim Tentang APBD 2021. (ras/aka)