Soal Usulan Pembentukan Pansus COVID-19, DPRD Sumenep Saling Lempar Tanggung Jawab

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SUMENEP – Usulan pembentukan Pansus COVID-19 DPRD Sumenep dari Fraksi NasDem Hanura Sejahtera, Akis Jasuli, masih mengambang. Usulan berupa pembentukan Pansus COVID-19 DPRD ditanggapi saling lempar keputusan. Baik antara pimpinan dewan maupun fraksi.

Dikonfirmasi Nusadaily.com, Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengungkapkan bahwa pembentukan Pansus DPRD ranahnya fraksi-fraksi di DPRD Sumenep. “Semua itu ada mekanismenya. Tentang pansus ranahnya fraksi-fraksi, coba ke fraksi-fraksi yang lain,” ujarnya melalui pesan Whatsaap, Senin, 12 April 2020.

Baca Juga

Menurutnya, pembentukan pansus DPRD tersebut syaratnya harus di setujui beberapa fraksi. “Silahkan ke pimpinan fraksi-fraksi karena saratnya harus disetujui oleh beberapa fraksi,” tambahnya.

Sementara itu, M. Muhri, Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep ketika di konfirmasi tentang usulan pembentukan Pansus Covid-19 menyarankan untuk konfirmasi ke pimpinan DPRD Sumenep.

“Kalau boleh usul dan memberi saran, njenengan (kamu) sebaiknya ke pimpinan DPRD lek (dik)”, tuturnya melalui pesan WhatsApp di hari yang sama.

Untuk diketahui, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memiliki tiga hak. Pertama hak interpelasi. Yakni untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian hak angket. Yakni untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat, yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. (nam/top)