Siapa Bermain Pasal Perda Bondowoso Untungkan Ritel Modern?

  • Whatsapp
Ritel Modern Bondowoso
Revisi Perda di Bondowoso membuat ritel modern bisa mendekat berjarak hanya 50 meter dari pasar tradisional yang jadi tempat berdagang warga kecil seperti ini. (nusadaily.com/ istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BONDOWOSO – Kontroversi menggelinding bak bola panas pasca pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2020 di Kabupaten Bondowoso. Diantaranya memuat Pasal 53 berisi ketentuan semakin dekatnya jarak antara ritel modern dengan pasar tradisional hanya 50 meter.

Kekecewaan publik tampaknya terus membuncah gara-gara keputusan bersama Pemerintah Bondowoso dengan DPRD setempat. Dalam rangka revisi atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang sebelumnya mengatur zonasi tersebut dengan jarak 1.000 meter.

Lantas, siapa saja bermain-main sehingga menghasilkan beleid yang ramai dituding bakal merugikan pedagang tradisional. Namun di sisi lain justru menguntungkan pemilik kapital besar?

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengakui pemangkasan jarak ritel modern tidak tertuang dalam naskah akademik saat masih dalam wujud Raperda yang diajukan pihak Pemkab Bondowoso. Adapun Pasal 53 mulai mengemuka tatkala dalam pembahasan bersama eksekutif dengan legislatif.

Namun, dia menyangkal tuduhan pasal tersebut buah dari konspirasi. “Bukan perselingkuhan, karena ada Pansus bekerja enam bulan melakukan uji publik dan sebagainya. Bahkan, setelah selesai dibahas juga dikirim ke provinsi (Pemprov Jatim) untuk evaluasi,” katanya ke nusadaily.com pada Selasa, 23 Pebruari 2021.

Pernyataan Dafir dilanjutkan dengan diksi yang mengisyaratkan sikap DPRD tidak akan mengubah Pasal 53 meski betapapun derasnya upaya kritik maupun perlawanan dari berbagai pihak. Keputusan mengesahkan Perda dianggap final.

“Filosofi kereta api di saat bergerak cepat jangan distop, bisa ditabrak,” ucap legislator kawakan yang lebih dari dua dekade ini selalu menjadi ketua lembaga parlemen di kota tape itu.

Batas jarak 50 meter ritel modern bagi Dafir sebagai inisiatif lokal atas hal yang disebutnya sebagai arahan pemerintah pusat agar memudahkan investasi. Harapannya, kedepan lebih banyak lagi tumbuh kembang pusat perbelanjaan. Diyakini dampaknya berupa terbukanya lapangan pekerjaan.

Menurut dia, jangan memandang miring hanya pada sisi pemangkasan jarak ritel berjaringan. Dafir meminta semua sisi selayaknya dilihat, termasuk sejumlah ketentuan terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh ritel berjaringan.

“Menaiki kereta api (lebih baik daripada ditabrak) bisa menikmati perjalanan. Artinya, ada manfaat kita masukkan syarat harus mempekerjakan warga lokal, wajib menyiapkan 20 persen outlet untuk hasil produk UMKM dan home industry, dan harus melakukan pembinaan kepada toko kelontong,” tukas Dafir.

Baca Juga:

Sebelumnya, pakar kebijakan publik dari Universitas Jember, Hermanto Rohman berpandangan bahwa reaksi keras masyarakat sebagai hal alamiah terjadi tatkala penguasa dianggap tidak memihak kepentingan rakyat.

“Ada pengurangan jarak sampai 950 meter dari 1.000 meter menjadi 50 meter. Artinya, kebijakan itu justru semakin mendekatkan sekaligus memperkeruh persaingan antara perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil,” paparnya.

Diprediksi bakal menimbulkan pertarungan ekonomi yang tidak seimbang lantaran pengurangan jarak membuka kesempatan bagi ritel modern berada di lokasi lebih dekat dengan pusat ekonomi tradisional yang umumnya menjadi sumber kehidupan masyarakat kelas bawah.

Hermanto mengingatkan akan bahaya besar berdampak luas akibat kebijakan yang memberi pintu lebar-lebar bagi munculnya invasi ekonomi. Kehadiran ritel modern yang merajalela berpotensi memberangus sekaligus mematikan warung-warung kecil.

Baca Juga:

Hal senada diutarakan pengamat dari Ekonomi Independen, Rudi Imam yang mendesak agar ketentuan jarak ritel modern harus dikembalikan seperti sedia kala. Tujuannya, untuk memproteksi pedagang tradisional dari gempuran kelas kapitalis.

“Kalau toko modern berjejaring itu milik pengusaha besar, korporasi yang selalu ingin menambah kekayaan. Sementara pengusaha kecil atau pemilik toko tradisional dan toko kelontong yang berdagang untuk maksud bertahan hidup saja,” ulasnya.

Alumnus IPB itu menekankan, seharusnya pemerintah dan DPRD lebih perhatian kepada pedagang-pedagang di Pasar Induk Bondowoso, Pasar Maesan, Pasar Pujer, Pasar Wonosari, Pasar Prajekan, dan toko-toko kecil tradisional di pelosok-pelosok desa yang harus bertahan ditengah sulitnya situasi pandemi COVID-19. (Sut)