Semester I, Perolehan Retribusi Parkir Kota Batu Masih 1,64 Persen

  • Whatsapp
Dishub Kota Batu mengkaji potensi perolehan parkir di kawasan Alun-alun Kota Batu mampu menghasilkan sebesar Rp 38 juta per bulan. Namun realitanya hanya mampu terealisasi sebesar Rp 9 juta per bulan.
banner 468x60

NUSADAILY.COM-KOTA BATU- Rendahnya perolehan retribusi parkir seolah menjadi persoalan laten di Kota Batu. Setiap tahunnya pemasukan daerah dari sektor ini selalu jauh dari target. Sebuah ironi memang, perolehan retribusi tak sebanding dengan jumlah pengguna jasa. Terlebih Kota Batu sebagai daerah kunjungan wisata yang diserbu pengunjung dari berbagai daerah.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengatakan, hingga jelang pertengahan tahun 2021, perolehannya masih 1,64 persen atau berkisar Rp 139 juta. Dengan waktu yang tersisa enam bulan lagi, dirasa sangat sulit untuk mengejar target yang ditetapkan sebesar Rp 8,5 miliar pada tahun 2021.

“Pekan lalu baru (tercapai) Rp 122 juta, sekarang ada peningkatan menjadi Rp 139 juta. Berarti sepekan ada tambahan Rp 17 juta. Ini tidak masuk akal,” tegas Punjul.

Punjul bersama Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengupayakan ada penegasan agar realisasi pendapatan dari parkir bisa lebih baik. Ia juga meminta agar petugas Dishub benar-benar bekerja mengingat laporan masuk yang kurang maksimal.

“Minimal alun-alun, misal diberi portal sehingga tempat parkirnya terdata. Makanya kami upayakan Dishub menugaskan orang untuk ke lokasi dan memantau langsung. Ditunggu di sana mulai pagi misalnya. Jadi tahun ini ada perkiraan pendapatan,” paparnya.

Punjul mengatakan tidak mengetahui siapa oknum yang bermain di balik rendahnya laporan pendapatan dari retribusi parkir. Ia juga meminta agar Dishub bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengantisipasi pelanggaran.

“Makanya, saya pernah mengimbau Dishub bekerjasama dengan Polres. Yang bermain, apakah dari oknum Dishub atau jukir sendiri? Jika bekerjasama dengan APH, bisa ditongkrongi,” terangnya.

Lemahnya Perolehan Retribusi Parkir

Menurut Punjul, lemahnya perolehan retribusi parkir karena Dishub beralasan minimnya jumlah pengawas parkir. Tenaga pengawas yang dimiliki hanya 5 orang saja memantau 100 titik parkir. Sehingga mengusulkan untuk menambah tenaga pengawas.

“Kendala lain, tindakan oknum jukir yang tidak bekerja sesuai aturan. Jika ditunggu, jukir akan bekerja sesuai aturan, seperti memberikan karcis kepada pelanggan. Sebaliknya jika ditinggal, maka cara kerjanya berubah,” ujar Punjul menyampaikan alasan pihak Dishub Kota Batu.

Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud mengatakan, salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan retribusi parkir di tepian jalan umum adalah Perda dan Perwali belum berjalan dengan baik. “Menurut kami, pelaksanaan Perda dan Perwali baru masih belum berjalan dengan maksimal sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Karena itu, sangat diperlukan sosialisasi lebih masif,” ujar Didik.

Terutama, lanjutnya, mengenai kewajiban setiap jukir untuk memberikan karcis kepada pengendara. Didik melihat, saat ini masih sering ditemui jukir yang tidak memberikan karcis parkir. “Sehingga pendapatan retribusi parkir menjadi kurang maksimal. Jadi kami tidak mau banyak bicara. Pada 16 Juni mendatang kami akan menggelar dengar pendapat dengan Dishub Kota Batu untuk meminta penjelasan lebih lanjut,” tegasnya.

Pihak Dishub Kota Batu menemukan sejumlah jukir di kawasan Alun-alun Kota Batu yang memberikan karcis pada pengguna jasa parkir. Hal itu diketahui saat Dishub dibantu TNI/Polri melakukan sidak pada Kamis kemarin (11/6).

Kantong-kantong Parkir Tak Pernah Sepi

Diketahui bahwa kawasan jantung kota itu setiap harinya dipenuhi pengguna jasa parkir yang berkunjung ke Alun-alun Kota Batu. Kantong-kantong parkir yang ada di situ tak pernah sepi. Sepanjang hari banyak kendaraan, terutama roda dua yang berjejer memenuhi tiap kantong parkir. Selain itu, petugas juga menemukan rambu-rambu parkir yang tak sesuai dengan perda baru.

“Kami melakukan pengawasan dan evaluasi. Agar apa yang diamanatkan dalam perda parkir bisa berjalan optimal,” kata Sekretaris Dishub Kota Batu, Adiek Iman Santoso atau yang akrab dipanggil Dedek.

Kota Batu telah merevisi perda parkir yang ada sebelumnya. Ada perubahan dari Perda nomor 10 tahun 2010 yang telah diperbarui menjadi Perda nomor 3 tahun 2020. Munculnya perda baru memuat sejumlah perubahan tarif parkir serta sistem bagi hasil kepada jukir. Prosentasenya 60 persen jatah para jukir dan 40 persen masuk pendapatan daerah.

Namun saat sidak Kamis kemarin (10/6), petugas menemukan adanya pemungutan di luar ketentuan jasa parkir yang ditetapkan sebesar Rp2.000,00. Seperti tambahan jasa titip helm yang dikenakan Rp1.000,00. Padahal ketentuan itu tidak ada dalam perda sehingga petuga menyita papan yang mencantumkan pungutan di luar ketentuan.

Dedek mengatakan, berdasarkan potensi kajian, Alun-alun Kota Batu dapat menghasilkan Rp 38 juta per bulan. Namun yang terealisasi jauh dari nilai kajian, yakni hanya Rp 9 juta per bulan. Kajian itu didasarkan pada sejumlah komponen. Salah satunya tingkat pengguna jasa parkir.

“Sebenarnya sudah sering memonitoring jukir yang bertugas di lapangan. Namun ketika ditinggal oleh petugas, mereka kembali tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa,” ungkapnya.

Menurutnya, Perda perparkiran itu akan berjalan dengan maksimal jika semua pihak turun tangan untuk bersama-sama melakukan evaluasi. Salah satunya adalah pihak Satpol PP Kota Batu sebagai penegak Perda.

Kabid Perparkiran Dishub Kota Batu

Kabid Perparkiran Dishub Kota Batu, Hari Junaidi menjelaskan, untuk teknis pemberian karcis, ketika ada masyarakat yang datang wajib hukumnya untuk langsung diberikan karcis parkir. Sedangkan untuk laporan penyetoran ke Dishub, dilakukan pada setiap hari sesuai dengan karcis yang keluar saat itu.

Satu bendel karcis, terdapat 100 lembar karcis parkir. Dia menjelaskan, untuk sanksi kepada jukir yang tidak memberikan karcis parkir kepada para pengguna jasa parkir. Sanksi terberatnya bisa dihentikan menjadi jukir dan diganti dengan jukir yang lain.

“Untuk perhitungan bagi hasil, sebenarnya para jukir tersebut mendapatkan bagian sebesar 60 persen. Sedangkan yang masuk ke Pemkot Batu hanya 40 persen. Dikirimkan langsung melalui rekening masing-masing jukir,” terangnya.

Sementara itu, seorang jukir di kawasan Alun-alun Kota Batu, Sujatmiko mengatakan, jika dirinya sudah 10 tahun menjadi jukir di kawasan tersebut. Dia mengaku, selama menjadi jukir selalu memberikan karcis secara langsung. Terkecuali ketika karcis yang dia bawa telah habis.

“Setiap harinya, karcis yang keluar jumlahnya tidak pasti. Untuk setoran setiap harinya sekitar Rp 70 ribu. Namun jumlah itu bisa bertambah jika hitungan karcis yang terjual juga banyak,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam satu hari, satu bendel karcis yang di bawa belum tentu bisa habis. Sedangkan dia menjelaskan, ketika pengguna jasa parkir tidak menerima karcis, dimungkinkan karena sedang kehabisan. Selain itu juga karena sedang banyaknya pengunjung sehingga dirinya kualahan untuk memberikan karcis parkir.

“Biasanya itu kalau akhir pekan pengunjung membeludak, sehingga kami kualahan. Sehingga tidak sempat memberi karcis,” katanya.(wok/aka)