Sejumlah OPD Pemkot Batu Alami Perubahan

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – KOTA BATU – Perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) diberlakukan di Pemkot Batu. Perubahan ini disesuaikan seiring dengan Perwali Kota Batu No. 111 Tahun 2018 atas Perubahan Perwali Kota Batu No. 68 Tahun 2016 tentang SOPD (Susunan Organisasi Perangkat Daerah).

Beberapa nomenklatur OPD yang mengalami perubahan meliputi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial menjadi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan. Selain perubahan nomenklatur organisasi terdapat pula perubahan jabatan. Seperti Kepala Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan Desa menjadi Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

"
"

Baca Juga

"
"

Pergatian OPD juga diikuti pula dengan pelantikan ulang pejabat yang menjabat sebelumnya. Pelantikan telah dilakukan pada bulan Juli kemarin. Kepala Bagian Organisasi Daerah Kota Batu, Andang Budiarsa mengatakan perubahan nomenklatur sudah menjadi hal yang biasa di internal sebuah pemerintah daerah. Sebab nomenklatur SKPD menyesuaikan dengan perubahan dinamika sosial dan menyesuaikan argumentasi hukum yang ada.

“Biasanya setiap 2 tahun sekali terjadi perubahan nomenklatur di Pemkot Batu,” kata Andang (Senin, 3/8).

Mengacu pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang didasarkan pada Surat Kemenpan RB No. b/ 1418/ M.SM.04.00/ 2019, saat ini terdapat 1.696 nomenklatur jabatan. Dengan rincian untuk nomenklatur jabatan struktural jumlahnya ada 494 nomenklatur yang diisi PNS dari eselon 2 sampai eselon 4. Lalu sejumlah 1.202 nomenklatur diisi PNS dari jabatan fungsional, pelaksana dan lainnya.

Selain itu Pemkot Batu bersama DPRD Kota Batu tengah membahas raperda SOPD. Dengan begitu akan ada perubahan nomenklatur beberapa OPD nantinya. NOmenklatur OPD yang nantinya akan diubah antara lain, Dinas Pendidikan Pemkot Batu menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Perubahan ini juga menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa sebuah perangkat pemerintah daerah harus mencerminkan urusannya.

“Lalu juga Dinas Pariwisata menjadu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sebab Pariwisata menjadi pilihan dan Kebudayaan sesuatu yang wajib,” katanya.

Selain itu perubahan juga terjadi pada Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dengan menggabungkan Bagian Humas didalamnya.

“Bagian Humas itu bukan perangkat daerah, melainkan unit kerja dalam sekretariat daerah,” katanya.

Kemudian juga penggabungan Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan menjadia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Lalu Badan Keuangan dan Aset Daerah terpecah yang nantinya terdapat OPD baru bernama Badan Pendapatan Daerah.

“Menyesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak bahwa aturannya yang mengelola harus perangkat daerah yang berbeda,” katanya.

Kantor Kesbangpol dan Linmas juga diubah nomenklaturnya menjadi Badan Kesbangpol. Untuk Sekretariat DPRD mengalami kenaikan tipologi daerah yang semula tipe C menjadi tipe B. Karena adanya perhitungan kembali variabel umum dan teknis dengan memperhitungkan jumlah anggota dewan yang ada saat ini.

“Periode sebelumnya hanya 25 anggota, kini menjadi 30 anggota,” katanya.(wok/lna)

Post Terkait

banner 468x60