Satgas COVID-19 Jember Akui Pakai Dana Rp 219 Miliar, Tapi SPJ Belum Kelar

  • Whatsapp
Penanganan COVID-19 salah satunya untuk kegiatan pemakaman pasien yang positif Corona. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Performa Pemerintah Kabupaten Jember tidak kunjung beranjak membaik. Indikasi tersebut terlihat dari lambatnya akuntabilitas pemakaian anggaran.

Adalah tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapati banyaknya kegiatan dari dana COVID-19 yang belum dilengkapi dengan surat pertanggung jawaban (SPJ).

Baca Juga

BACA JUGA: BPK Terhambat Audit Bantuan Swasta untuk COVID-19, Inspektorat Jember: Tidak Tahu

Sekretaris Satgas COVID-19 Jember, Mat Satuki mengakui tentang hal itu. SPJ yang belum tuntas terjadi merata di berbagai instansi pelaksana kegiatan.

“Data belum dikumpulkan misalnya masih ada di Dinsos, karena PPTK nya ada seperti itu. Artinya, (secara umum) belum siap 100 persen,” beber Satuki.

Anggaran COVID-19 yang disusun Pemkab Jember terbesar kedua se-Indonesia, yakni senilai Rp479 miliar. Nominal super jumbo tersebut, memicu kontroversi karena dinilai tidak masuk akal. Bahkan, sampai sempat disinggung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.

Ternyata, menurut Satuki, kegiatan penanganan COVID-19 selama ini bakal menelan anggaran Rp219 miliar. Dengan kata lain, tidak sampai separuh dari rencana besar semula.

Ironisnya lagi, SPJ belum kelar pada anggaran sebanyak Rp110 miliar yang terpakai.

BACA JUGA: BPK Tak Bisa Masuki Gudang Bantuan COVID-19 Semasa Bupati Faida

Satuki mengeluhkan kendala yang dihadapi sangat rumit. Sehingga, menghambat penyusunan SPJ secara lengkap.

“Contohnya, barang masih kocar-kacir disini, disini di BPKAD, BPBD. Soalnya lintas instansi, masalahnya disitu,” selorohnya.

Penanganan COVID-19 menggunakan mekanisme belanja kategori anggaran biaya tidak terduga (BTT).

Satuki menjelaskan, dirinya yang menjabat Plt Kepala BPBD menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA).

Sementara, untuk pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinsos, Dinkes, dan lain-lain. (sut)

Post Terkait

banner 468x60