Rp115 juta Uang Saku Jurnalis dari Pemkab Jember Disorot BPK

  • Whatsapp
uang saku jurnalis jember
Ketua Baznas Jember Misbahussalam dalam sebuah acara bersama Bupati Jember. (dok.Humas Pemkab Jember)
banner 468x60

NUSADAILY.COM-JEMBER- Pengeluaran Bagian Hubungan Masyarakat sebesar Rp115 Juta untuk uang saku jurnalis jadi salah satu sorotan. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak ketidaksesuaian realisasi APBD 2019. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jember memperoleh disclaimer of opinion dan berarti nilai terburuk dari hasil audit.

Disamping ratusan miliar anggaran yang ditemukan berpotensi menyimpang, ada beberapa diantaranya yang sangat mengagetkan publik.

Baca Juga

Yakni, pengeluaran oleh Bagian Hubungan Masyarakat sebesar Rp115,3 juta untuk memberi uang saku jurnalis di Jember ini, melalui uji petik pada dua kegiatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jember Gatot Triyono selaku juru bicara Pemkab belum bersedia menanggapinya.

“Belum dapat info dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” jawabnya saat dikonfirmasi nusadaily.com pada Selasa, 30 Juni 2020.

Tiadanya keterangan dari Pemkab membuat aliran duit ke awak media itu belum dapat diketahui apakah mengucur ke perorangan atau kelompok organisasi.

Gatot juga enggan mengklarifikasi soal temuan audit pada Bagian Bina Mental senilai Rp2,14 miliar.

Disebutkan dana itu mengalir untuk uang saku pembantu umum kegiatan, honorarium pengurus Badan Amil Zakat Nasional, serta Dewan Masjid Indonesia di Jember.

BPK menemukan anggaran Rp278,6 juta Bagian Bina Mental yang tidak relevan lantaran untuk makan minum, perjalanan dinas, dan operasional Baznas Jember.

Sedangkan, MUI kebagian untuk perjalanan dinas; DMI pada operasional; dan Muslimat pada pengadaan seragam.

Baznas Jember akan Pelajari Audit BPK

Ketua Baznas Jember Misbahussalam ingin mempelajari dulu audit BPK sebelum berpendapat lebih jauh.

“Yang tahu dan bertanggung jawab atas anggaran tersebut Bagian Bina Mental. Baznas hanya menerima,” dalih mantan anggota DPRD Jember ini kepada induk imperiumdaily.com ini.

Ketua MUI Jember, Prof Halim Subahar mengakui hanya mendapat 2 kali bantuan transportasi. Itupun terjadi hanya pada tahun 2019, tanpa pernah ada dana dari Pemkab Jember rentang 3 tahun sebelumnya.

“Pertama untuk 3 orang pengurus ke Banyuwangi masing-masing Rp 400 ribu, dan sekali saya Rp1,2 juta ke Surabaya,” ungkapnya.

Ketua DMI Jember Hawari Hamim mengaku lupa nilai pasti dana yang pernah dalam sekali diberikan Pemkab Jember. Sebab, sudah ia bagikan ke pengurus saat pertemuan di rumah dinas Bupati Jember.

Seperti diketahui, anggaran besar paling signifikan mempengaruhi disclaimer nilainya ratusan miliar, namun ketertutupan informasi dari Pemkab Jember menyulitkan proses audit.

Diantaranya menyangkut laporan akhir dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang nilai sumber belanja (tersisa Rp6,19 miliar) lebih besar daripada laporan pertanggungjawaban (Rp0); serta saldo kas bendahara pengeluaran juga belum termasuk penyelenggaraan pendidikan gratis yang tidak tersaji datanya.

Selanjutnya, keuangan nilai persediaan Rp100,55 miliar tidak terdapat inventarisasi mutasi keluar-masuk barang dan juga selisih Rp26,33 miliar yang tanpa penjelasan; dan realisasi pembayaran Rp62,66 miliar yang disebut BPK tidak sesuai dengan gambaran nyata beban pegawai.(sut/cak)

Post Terkait

banner 468x60