Ribuan Personel Gabungan Amankan Unjuk Rasa dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember

  • Whatsapp
Unjuk Rasa Jember
Apel pengamanan rapat paripurna DPRD Jember di depan Kantor Pemkab Jember, Rabu (22/7/2020) . (ANTARA/HO-Humas Polres Jember)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Tak kurang dari  1.000 personel gabungan Polri dan TNI mengamankan unjuk rasa ratusan warga. Yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jember di depan gedung DPRD bersamaan dengan sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Kabupaten Jember, Rabu.

“Kami mengerahkan sekitar 1.000 personel gabungan untuk pengamanan di DPRD Jember,” kata Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono, di Jember.

Baca Juga

BACA JUGA: Ulama Jember Gelar Aksi Besar Serukan Pemakzulan Bupati Saat Sidang Dewan

Kasubag Pengendalian Operasional Polres Jember AKP Mahrobi Hasan mengatakan personel pengamanan terdiri dari 2 kompi pasukan Brimob Polda Jatim, 1 kompi dari Kodim 0824, Polres Sampang dan Polres Jember.

“Langkah itu dilakukan untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar,” katanya lagi.

Menurutnya, para personel pengamanan terbuka dan tertutup tersebut ditempatkan pada sejumlah titik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami juga mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasi dapat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19,” katanya pula.

Ia menjelaskan sejumlah ruas jalan menuju Gedung DPRD Jember ditutup sementara saat terjadi unjuk rasa. Yakni Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, dan Bengawan Solo.

Masyarakat diimbau mencari jalur alternatif dan sebaiknya tidak melewati seputaran bundaran DPRD Jember, agar tidak terjebak kemacetan.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, DPRD Jember menggelar rapat paripurna Hak Menyatakan Pendapat sebagai tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket.

BACA JUGA: Ketika Polresta Malang Kota Amankan Aksi Unjuk Rasa dengan Protokol Kesehatan

“Hak menyatakan pendapat merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah,” katanya lagi.

Ia mengatakan hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket yang sudah dilakukan DPRD Jember. Dan penggunaan hak menyatakan pendapat juga sudah diatur dalam Tata Tertib DPRD Jember. (sut/han)