Raperda Perubahan APBD Kabupaten Blitar Ditambah Rp 11 M, Sisa Waktu 3 Bulan

  • Whatsapp
raperda blitar
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, Agus Santosa. (ist)

NUSADAILY.COM – BLITAR – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2020 di Kabupaten Blitar sudah disetujui pekan lalu. Salah satunya, ada tambahan anggaran untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai belasan miliar rupiah untuk pembangunam infrastruktur.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, Agus Santosa mengatakan, pada perubahan APBD 2020, pihaknya mendapat tambahan anggaran mencapai Rp 11 miliar. Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan, seperti jalan lingkungan serta darinase.

Bacaan Lainnya

“Dari 28 kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar akan kita survey terlebih dahulu. Karena kemarin kan masih gelondongan, jadi titik-titik lokasi yang akan kita bangun masih belum ada. Tapi kita pastikan menyebar diseluruh kelurahan yang ada,” ujarnya saat ditemui Nusadaily.com dikantornya, Selasa 8 September 2020.

Kemudian setelah itu, lanjut Agus, baru didata lokasi yang diprioritaskan untuk dibangun. Namun dengan waktu tersisa sekitar tiga bulan, ia tetap optimis pembangunan jalan maupun drainase bisa tuntas. Sebab perencanaan dan pelaksanaan tidak membutuhkan waktu yang lama.

BACA JUGA: Realisasi Tanam Padi di Kabupaten Blitar Sangat Minim

“Kita tetap yakin bisa selesai dengan waktu yang ada. Harapannya dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut, semakin memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Sebab jika jalan kondisinya bagus, memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas. Demikian juga adanya drainase juga bisa mencegah terjadinya banjir,” pungkasnya.

Agus menambahkan, sebenarnya ada usulan pembangunan saluran air bersih. Namun prosesnya berat karena berbeda dengan jalan dan drainase. Dimana membutuhkan waktu yang lama karena harus dibuat sedemikian rupa hingga air bisa mengalir.

“Nah, kalau pembangunan salyran air kan lama. Perencanaan dan pelaksanaan harus matang, sehingga dengan waktu tersisa tiga bulan akan sulit dicapai,” imbuhnya.(tan/lna)