PPKM Jilid II, Satpol PP Kabupaten Malang Tingkatkan Operasi Yustisi dan Sosialisasi

  • Whatsapp
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Matondang saat dimintai keterangannya oleh awak media.
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jilid II Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) siap mengadakan Operasi Yustisi dan Sosialisasi Protokol kesehatan sebagai langkah pengendalian penyebaran Covid-19.

“Program Operasi Yustisi akan kami tingkatkan, selain itu pendisiplinan Protokol Kesehatan melalui sosialisasi juga akan kami padatkan,” ungkap Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Matondang saat dihubungi hari ini (27/1).

Selain itu, Firmando juga menjelaskan PPKM Jilid II ini perbedaannya hanya di pemberlakuan jam malamnya saja yang lebih dilonggarkan.

“PPKM jilid II ini ada sedikit perubahan waktu jam malam, yang sebelumnya untuk pusat perbelanjaan atau mall, dan warung-warung jam operasionalnya hingga pukul 19.00 (7 malam) kini diperbolehkan sampai jam 20.00 WIB, atau sampai jam operasionalnya warung itu, tapi diatas jam 8 malam hanya boleh take away atau bungkus,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan operasi yustisi, dan sosialisasi Prokes, di Kabupaten Malang saat ini pebih diintensifkan di wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

“Teman-teman di kecamatan setiap hari rutin operasi yustisi dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi Prokes. Operasi itu melibatkan personil gabungan dari kepolisian dan TNI,” ulasnya.

Dalam pelaksanaan operasi yustisi dan sosialisasi prokes tersebut, Firmando banyak menemukan masyarakat yang tidak mematuhi prokes pencegahan covid-19.

“Kalau kendala secara umum tidak ada, cuma banyak masyarakat seperti petani yang mau ke sawah, ngarit (mencari rumput) tidak pakai masker, pemahamannya memakai masker masih kurang. Mereka selalu bilang ‘cuma ngarit saja pak’,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya berharap kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk lebih mematuhi prokes,

“Kewajiban itu yang harus dipatuhi oleh masyarakat,” pungkasnya. (aje/kal)