Plt Kepala Dinas Cipta Karya Jember Serahkan Mandat, Tapi Ogah Mundur

  • Whatsapp
yessiana jember
Yessiana Arifa telah turun level jabatan usai pemulihan birokrasi Pemkab Jember. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Entah apa yang ada dalam benak Plt Kepala Dinas Cipta Karya Jember, Yessiana Arifa dalam mengartikan sikap dan pernyataannya. Satu sisi ia mengelak disebut mengundurkan diri dari jabatan tersebut, namun menyatakan telah melimpahkan kendali tugas jabatannya kepada atasan.

“Saya hanya ngasih tahu njenengan kalau tanggung jawab dan kendali sudah saya serahkan ke Plt Bupati,” tuturnya, Sabtu 21 November 2020 ke nusadaily.com saat berbalas pesan mengklarifikasi soal penumpukan sampah di kawasan perkotaan Jember akibat Yessiana berhenti mengeluarkan anggaran BBM bagi truk pengangkut.

Baca Juga

BACA JUGA: Bukti Petunjuk Oknum Pejabat Jember Membangkang Pemulihan Birokrasi

Dia menampik dengan balik bertanya tatkala ditanya apakah pernyataannya dapat diartikan sebagai langkah pengunduran diri atau menolak jabatan karena turun level. “Kata siapa?,” sergahnya.

Yessiana justru merasa dirinya tengah mematuhi aturan kendati dengan cara menangguhkan anggaran Dinas Cipta Karya termasuk yang untuk pembelian BBM truk pengangkut sampah.

BACA JUGA: Sampah Dibiarkan, Kepala Dinas Cipta Karya Serahkan Mandat ke Plt Bupati Jember

“Saya orangnya penakut, bahkan tanda tangan pada kertas berkop pun saya takut. Kalau yang lain hebat dan berani,” sambung pejabat perempuan ini.

Jabatan definitif Yessiana adalah Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan yang tidak lagi mentereng dibandingkan sebelumnya, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Adapun atribusi Plt Kepala Dinas Cipta Karya disandang oleh Yessiana saat ini lantaran kondisi terpaksa untuk mengisi sementara pos jabatan itu yang sedang kosong tanpa pejabat.

Sikap Yessiana dinilai sebagai bentuk pembangkangan yang nyata oleh Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni. Menurutnya, pembangkangan dalam konteks pejabat Pemkab Jember tengah melakukan gerakan yang dilatari motif politik untuk melawan balik keputusan Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief menindaklanjuti rekomendasi Mendagri memulihkan struktur birokrasi.

“Ini seperti pembangkangan kepada pemerintah daerah. Fakta memberikan satu petunjuk birokrat yang seharusnya mengikuti peraturan perundung-undangan, malah mengambil sikap pribadi. Ini ada conflict of interest,” ujar Tabroni.

Sebelumnya, tanggal 13 November 2020 sebanyak 367 orang pejabat Pemkab Jember dikembalikan posisinya seperti kondisi sebelum mutasi pada tahun 2018.

BACA JUGA: Plt Bupati Jember Menangis Saat Pidato Pelantikan Pejabat, Ini Sebabnya

Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Mendagri yang mencabut 30 Perbup tentang KSOTK, 15 SK Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan, 1 SK Bupati tentang demisioner jabatan, dan 1 SK Bupati tentang pengangkatan kembali jabatan yang dilakukan demisioner. (sut/lna)