Plt Bupati Jember Muqit Ganti Faida, Safari Perdana Temui Pimpinan DPRD

  • Whatsapp
KH Abdul Muqit Arief
Momen pertemuan Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief dengan Pimpinan DPRD. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Senin, 28 September 2020, menjadi hari pertama bagi Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief secara resmi menjalani peran sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Jember.

Muqit mengisi posisi Bupati Jember Faida yang harus cuti selama 3 bulan kedepan, karena dilarang memakai fasilitas negara selama berkampanye sebagai peserta Pilkada.

Baca Juga

Di hari perdana, Muqit melakukan rapat internal bersama pejabat Pemkab Jember serta safari ke sejumlah pimpinan daerah.

“Pertama silaturahim ke Pimpinan DPRD Jember, kemudian nanti dengan Pak Dandim 0824, dan ke Pak Kapolres Jember,” terang Kabag Protokol Pemkab Jember, Nur Hafid Yasin.

Pertemuan di Gedung Dewan berlangsung dalam ruang kerja Ketua DPRD Itqon Syauqi. Dihadiri juga oleh para Wakil Ketua, yakni Ahmad Halim; Agus Sofyan; dan Dedi Dwi Setiawan.

Setelah pertemuan tersebut, Itqon berjanji untuk menggelar konferensi pers untuk media.

Safari Muqit membuat suasana hubungan eksekutif dengan legislatif tampak berbeda. Hubungan kedua lembaga terlihat lebih cair dibandingkan dengan semasa Faida yang menjabat.

Konflik Faida

Seperti diketahui, Faida terlibat perseteruan panjang dengan parlemen. Empat tahun berjalan, APBD selalu terlambat, bahkan tahun 2020 belum kunjung ditetapkan menjadi Perda hingga sekarang

Puncak konflik adalah DPRD sampai menggelar hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang berujung pada pemakzulan tanggal 22 Juli 2020 lalu.

Gara-gara APBD terlambat, Faida menuai sanksi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hukuman berupa pelucutan hak keuangan yakni gaji, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, biaya operasional, dan segala yang bersumber dari keuangan negara selama 6 bulan sejak 3 September 2020.

Disamping itu, Mendagri Tito Karnavian juga menolak memberi ijin pelantikan 611 pejabat karena Faida belum melaksanakan hasil pemeriksaan khusus untuk pemulihan struktur birokrasi sejak 11 Nopember 2019. (sut)

Post Terkait

banner 468x60