Pilkada Serentak 2020, Rakyat Pemilih Dibayangi Pidana dan Terancam Denda

  • Whatsapp
pilkada serentak 2020
Hadi Santoso, Ketua KPU Kabupaten Blitar.
banner 468x60

NUSADAILY.COM-BLITAR- Pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 berlangsung di masa pandemi corona virus disease. Pilkada bakal membuat pemilih terancam dipidana. Bahkan rakyat pemilih juga terancam denda.

BACA JUGA: Bacalon Wabup Blitar Kecantol Nama Beda di Ijazah dan KTP

Baca Juga

Ya, Sanksi pidana ini bakal menjerat pemilih yang tidak taat terhadap aturan standar prosedur kesehatan di masa pandemi virus COVID-19. Termasuk denda yang sudah tertulis dalam Pergub, Perbup hingga Perwal masing-masing daerah.

Sesuai keterangan Ketua KPUD Kabupaten Blitar Hadi Santoso pelaksanaan pemilihan pada 9 Desember nanti akan diatur secara ketat. Pengaturan secara ketat tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar kesehatan pencegahan virus corona.

Hadi menambahkan, berdasarkan vidcon yang diikutinya dengan DPR RI, KPU RI, Pemerintah pada 21 September 2020 memang membuka ruang untuk dilakukan penundaan jika situasi dalam keadaan darurat.

Dari rapat tersebut, lanjut Hadi, juga memunculkan wacana menerapkan sanksi tertentu terhadap penyelenggara, pemilih, dan peserta, yang melanggar prokes. Bahkan sanksinya bisa berupa ancaman pidana jika tidak taat terhadap prosedur kesehatan. Ancaman ini berlaku untuk semua penyelenggara termasuk masyarakat yang datang memilih jika tidak taat kesehatan.

“Tentunya nanti itu akan ditindaklanjuti oleh KPU RI, dengan menerbitkan peraturan KPU yang baru. Karena ada permintaan revisi untuk PKPU nomor 10 tahun 2020 yang di situ intinya memperketat prokes,” paparnya kepada induk imperiumdaily.com ini, Selasa (22/9/2020).

Hadi menyakini jika jaminan kesehatan atau keselamatan pada gelaran Pilkada 2020 serentak menjadi sangat krusial. Sebab kondisi pandemi Covid-19 secara nasional tak kunjung membaik. Bahkan desakan untuk menunda Pilkada 9 Desember 2020 nanti terus bermunculan.

Di sisi lain Hadi menegaskan terkait munculnya pernyataan dari berbagai pihak untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020. KPU Kabupaten Blitar hanya melaksanakan kebijakan KPU RI, karena merupakan implementator kebijakan KPU RI. Pihaknya akan tetap berpegang terhadap regulasi yang saat ini berlaku. Yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2020, dan penerapan Perppu nomor 2 tahun 2020.

Dijerat UU Karantina Kesehatan

Kabupaten Blitar juga menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Sampai saat ini diketahui jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 527 orang. Sebanyak 86 di antaranya meninggal dunia. Namun demikian, KPU Kabupaten Blitar sebagai penyelenggara Pemilu tetap menjamin, bahwa pelaksanaan nanti akan berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Sementara itu berdasarkan keterangan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Hakam Solahudin, kemungkinan pelaksaan standar kesehatan bisa diperketat. Sebab, menurutnya saat ini sudah ada aturan UU yang dapat menjerat pidana bagi masyarakat yang tidak taat terhadap Prokes.

Hakam menjelaskan jika merujuk ketentuan perundang-undangan berlaku. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menerapkan ketentuan pidana. Karena diketahui terdapat UU Nomor 10/2016 tentang ketetentuan pidana terhadap pelanggar COVID-19 tidak ada. Namun ada UU lain yang mengatur seperti UU nomor 4 tahun 1984, UU nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan. Itu diatur ada ketentuan pidana terkait COVID-19.

“Sehingga karena berada ditindak pidana umum, maka akan meneruskan pelanggaran COVID-19 ke kepolisian. Bagi pelanggar ancaman hukuman 1 tahun penjara,” tegasnya.(tan/hen/cak)

Post Terkait

banner 468x60