Perkara Penyalahgunaan Narkoba Mendominasi Angka Kriminalitas di Kota Batu

  • Whatsapp
Kajari Kota Batu Supriyanto memaparkan dalam kurun waktu satu tahun selama tahun 2020, Kejari Kota Batu menangani kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 77 perkara.
banner 468x60

NUSADAILY.COM -KOTA BATU– Kejari Kota Batu memaparkan capaian kinerja setiap bidang dalam kurun waktu satu tahun. Pemaparan kinerja itu dikemas dengan tema ‘Refleksi Akhir Tahun Kinerja Kajari Kota Batu Tahun 2020′.

Baca Juga

Perkara penyalahgunaan narkoba masih mendominasi di Kota Batu. Kajari Kota Batu, Supriyanto mengatakan pihaknya telah menyelesaikan penanganan perkara pidana umum dari penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 181 perkara yang didominasi perkara Narkoba yaitu sebanyak 77 perkara.

Di urutan kedua ditempati kasus pencurian sebanyak 28 perkara. Disusul kasus penipuan sebanyak 16 perkara, penggelapan 14 perkara, kekerasan terhadap anak 11 perkara, perjudian 5 perkara, penganiayaan 4 perkara, penadahan 4 perkara dan perkara perkara lainnya 22 perkara.

“Selain itu bidang Pidum telah melakukan eksekusi sebanyak 156 perkara,” terang mantan Kajari Gorontalo itu.

Mengacu pada data tersebut, ia menyampaikan, pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus kriminalitas di Kota Batu dibandingkan pada 2019 lalu. Pada tahun 2019 lalu tercatat sebanyak 147 perkara. Sedangkan di tahun 2020 sebanyak 181 perkara.

Supriyanto berharap, pada tahun 2021 ini, angka kriminalitas bisa ditekan melalui upaya edukasi terkait penyadaran hukum. Upaya preventif itu bisa disalurkan melalui berbagai kegiatan seperti penerangan hukum, penyuluhan hukum secara terpadu antar dan lintas lembaga.

“Agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum,” kata dia.

Lebih lanjut, Supriyanto menegaskan, pada tahun 2020 Kejari Kota Batu juga telah menyelematkan dan memulihkan keuangan negara sebesar Rp 1,4 miliar. Nilai nominal itu bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terdiri dari pidana denda, biaya perkara, denda tilang, hasil lelang, dan sebagainya. PNBP yang dihimpun mencapai sekitar Rp 514,9 juta.

“Selain itu, pembayaran uang pengganti perkara tipikor sekitar Rp 196,7 juta. Serta penagihan kurang bayar pajak hotel dan penagihan tunggakan BPJS sekitar Rp 693,4 juta melalui Jaksa Pengacara Negara bidang Perdata dan TUN,” papar dia.(wok/aka)