Perbaiki Kinerja PT BPRS, Pemkot Mojokerto Bentuk Tim Penyehatan

  • Whatsapp
bprs mojokerto
Kantor pusat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PBPRS) di Jalan Majapahit, Kota Mojokerto. (din)

NUSADAILY.COM – MOJOKERTO – Pemerintah Kota Mojokerto rupanya sudah membentuk Tim Penyehatan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PBPRS).

Pembentukan tim tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Mojokerto Nomor 188.45/127/417.101.3/2021 tentang Tim Penyehatan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto.

Sekaligus memperhatikan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 28/SEOJK.03/ 2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BACA JUGA: Program Pusyar BPRS Kota Mojokerto Raih Top BUMD Award 2020

Adapun anggota Tim Penyehatan PT BPRS yakni, diketuai langsung oleh Ruby Hartoyo selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto dan Wakil Ketua Muh Sugeng selaku Inspektur Kota Mojokerto.

Kemudian, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Ary Setiawan, sebagai Sekretaris Tim Penyehatan PT BPRS.

Tim Penyehatan juga mengandeng sejumlah ketua perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (Perbaminda) dewan wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara untuk membantu menuntaskan persoalan terkait PT PBPRS. 

Adapun masa kerja Tim Penyehatan dilaksanakan selama enam bulan terhitung sejak ditetapkan surat ini, pada 29 Maret 2021.

“Tim penyehatan masih berproses untuk mengumpulkan dan menelaah data-data yang dibutuhkan dari PT BPRS,” ungkap Ary Setiawan, Sabtu, 29 Mei 2021.

Ary meluruskan terkait adanya 18 poin yang muncul bukanlah permasalahan yang muncul di PT BPRS. Melainkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh jajaran direksi BPRS yang lama. 

“Tolong diluruskan lagi bukan 18 permasalahan karena setahu saya belum ada penyebutan 18 permasalahan tersebut. Jadi rapat terakhir pada akhir April itu hanya menegaskan ada beberapa hal yang perlu dijawab oleh direksi yang lama,” bebernya.

Terpisah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Ruby Hartoyo menjabarakan, pelayanan perbankan PT PBPRS masih tetap eksis seiring dibentuknya Tim Penyehatan sesuai arahan dari Walikota Mojokerto.

“Jadi intinya setelah kita pelajari itu memang ada beberapa masalah-masalah yang harus kita benahi dan Insyaallah kita (PT BPRS) tetap eksis,” jelasnya

BACA JUGA: Banyak Aduan, Komisi II Buka Posko Pengaduan Nasabah PT BPRS Kota Mojokerto

Menurut dia, sebenarnya permasalahan adalah ada beberapa aset yang menjadi anggunan dari kredit macet yang belum terjual atau diuangkan. “Tim Penyehatan akan bekerja selama enam bulan untuk berusaha dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada,” ucap Ruby.

Dia menerangkan terkait sejumlah masyarakat atau nasabah yang kesulitan menarik uang dari tabungan maupun deposito dari PT BPRS Kota Mojokerto. Saat itu ada satu nasabah dari yayasan Al-Amin yang mengajukan pengambilan dana secara keseluruhan untuk pembangunan dari deposito yang jumlahnya cukup banyak.

Hanya saja, masih sebagian yang dapat diberikan untuk menjaga Cash Flow pelayanan nasabah dari PT BPRS. “Kalau yang besar (Pengambilan Dana) memang masih kita janjikan, jadi separuh dulu karena kalau itu kita plot semuanya nantinya akan berdampak pada Cash Flow,” terangnya.

Ruby memastikan kondisi PT BPRS masih dapat diselamatkan dengan pembentukan Tim Penyehatan sehingga jangan sampai terjadi Fraud Perbankan. “Kita upayakan dalam tiga bulan kedepan sudah bisa sehat lagi (PT PBPRS) karena setelah kita pelajari memang ada sejumlah aset angunan dari kredit macet yang belum dilepas,” ujarnya.

Ditambahkannya, proses pengalihan aset anggunan sitaan dari kredit macet yang sudah dikuasai oleh PT BPRS ini cukup lama seperti lelang melalui pengadilan. Padahal, pihaknya juga sudah berusaha lelang anggunan namun memang prosesnya membutuhkan banyak waktu. 

Pihaknya juga akan menggunakan suntikan dana sebanyak Rp 5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto yang rencananya akan dipakai untuk pembayaran tersebut.

Sehingga, solusi terbaik dan cepat yakni aset angggunan senilai Rp 40 miliar itu nantinya akan dialihkan pada Bank-bank lain yang lebih besar. “Jadi ini upaya kita sebagai langkah cepat agar kita bisa mempunyai Cash Flow yang cukup besar,” tandasnya. 

Seperti yang diberitakan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto membuat posko pengaduan nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT PBPRS) Kota Mojokerto, Jumat, 28 Mei 2021.

Pengaduan masyarakat ini menyusul banyaknya informasi terkait persoalan sejumlah nasabah dari PT BPRS Kota Mojokerto yang kesulitan menarik uang dari tabungan maupun deposito.(din/lna)