Penyaluran Bansos Siswa Jember Membengkak dari Rencana Anggaran

  • Whatsapp
bansos siswa jember membengkak
Sejumlah siswa di Kecamatan Bangsalsari bermain genangan air halaman sekolahnya saat hujan karena rindu suasana tempatnya belajar. (Sutrisno/nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – NUSADAILY.COM-JEMBER- Temuan penyaluran Bansos siswa Jember membengkak dari rencana anggaran berbuah pahit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian terburuk berupa disclaimer terhadap audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2019.

Baca Juga

BACA JUGA: Ada Polisi dan Jaksa di SK Tim Manajemen Dana BOS Jember, Dicatutkah?

Salah satu sebabnya, temuan kejanggalan realisasi dana bantuan sosial pada program bantuan khusus siswa miskin (BKSM) yang naik berlipat ganda. Penyaluran Bansos siswa Jember membengkak.

Bansos terealisasi berupa uang tunai kepada 6.498 siswa senilai Rp7,36 miliar ditangani oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember.

Padahal, semula direncanakan hanya Rp 1,29 miliar tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) untuk 2.166 siswa.

Tapi, kemudian membengkak rencana anggarannya menjadi Rp7,8 miliar dengan lonjakan penerima sebanyak 6.500 siswa.

BPK memperoleh data, kenaikan yang bombastis itu terjadi akibat Bupati Jember membikin surat keputusan sebanyak 4 kali.

Terdiri atas 3 kali penerbitan SK Bupati tentang rekap penerima BKSM pada saat bersamaan tanggal 20 Mei; dan sekali di tanggal 1 Agustus 2019.

BKP: Seharusnya Bupati Jember Mengacu ke DPA

Menurut uraian Buku II LHP BPK halaman 27, seharusnya DPA yang menjadi acuan Bupati Jember dalam membuat keputusan.

BPK menegaskan, semestinya juga dasar hukum realisasi anggaran adalah Perda tentang Perubahan APBD dan penjabarannya yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2019.

Selain menyimpang dari rencana, BKSM disimpulkan BPK prosesnya melanggar Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos.

Alasannya, Staf Sekretariat Pendopo di rumah dinas Bupati yang mengkompilasi surat usulan calon penerima Bansos tidak pernah mengadministrasikan; dan tiada pernah memverifikasi serta validasi penerima Bansos.

Akibatnya, 3.861 siswa berkali-kali mendapat bansos yang sama; 4.157 siswa penerima tanpa identitas orang tua; 3.773 siswa tanpa dilengkapi nomor induk siswa nasional (NISN); 44 siswa kelebihan nilai transfer bantuan; 33 siswa sama identitasnya menerima bantuan dengan rekening berbeda; dan ada honor Rp6 juta buat staf Bagian Umum yang tiada dalam struktur tim pengelola BKSM.

Bupati Jember Faida tidak menjawab permintaan tanggapan dari nusadaily.com pada Jum’at, 17 Juli 2020.

Kepala BPKAD Jember Penny Artha Medya juga tiada komentar apapun kendati telah diminta konfirmasi.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mendorong aparat penegak hukum menindak jika ditemukan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara.

“Apalagi, kami juga sudah merekomendasikan hasil kerja panitia angket tentang penyelidikan kebijakan dan pengadaan barang jasa,” tegasnya kepada induk imperiumdaily.com ini.(sut/cak)

Post Terkait

banner 468x60