Pengamat: Jika Hendy – Gus Firjaun Tidak Kerja Sesuai Porsi, Masalah Penting Tercecer

  • Whatsapp
bupati jember
Operator input SIPD berpindah terpusat ke rumah dinas Bupati Jember. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Molornya pembahasan Rancangan APBD Jember tahun 2021 menjadi perhatian berbagai pihak. Penyebabnya tidak lain lantaran performa birokrasi terkesan berjalan seperti bukan sebuah kesatuan tim, dan cenderung menyia-nyiakan banyak kesempatan.

Gambaran tersebut diutarakan oleh pengamat politik dari Universitas Jember, Muhamad Hadi Makmur untuk mengomentari situasi awal kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman (Hendy – Gus Firjaun).

Baca Juga

BACA JUGA: Bupati Jember Pakai Diksi Multiyears, Beneran Atau Keseleo Lidah?

“Semestinya saat ini Perda APBD 2021 sudah disahkan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun daerah serta membantu kesulitan rakyat kelas bawah yang paling rentan terdampak pandemi COVID-19,” tuturnya dalam wawancara Minggu, 14 Maret 2021.

Makmur mengamati, belum tampak tanda-tanda yang menunjukkan soliditas kerja birokrasi Pemkab Jember dibawah kendali duet Hendy-Gus Firjaun. Sebab, realitanya hingga kini tidak rampung penyusunan KUA PPAS sebagai syarat pintu masuk dimulainya pembahasan APBD bersama DPRD.

Terlebih lagi, yang tampak nuansa sentralistik dengan aktivitas input data anggaran di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Puluhan tenaga operator yang dahulu cukup bekerja di masing-masing kantor, tapi kini harus melakukannya ke gedung yang dipakai sebagai rumah dinas Bupati Jember tersebut.

Kepala daerah yang idealnya mengurus hal strategis, bukan malah ambil bagian kerja taktis. “Ukuran keberhasilan terlihat dari pekerjaan yang dilakukan proporsional atau tidak. Kalau pemegang kebijakan melakukan hal teknis, lalu siapa yang membuat keputusan? Masalah penting akan tercecer,” kritiknya.

Oleh karenanya, Makmur tidak heran APBD terlambat pengesahannya. Disamping keliru sibuk ngurusi teknis, menurut dia molornya APBD kemungkinan terjadi akibat Hendy-Gus Firjaun mengabaikan waktu transisi selama Januari – Februari 2021.

Selayaknya, senyampang ada waktu luang dalam rentang dua bulan dahulu itu digunakan sebagai ancang-ancang untuk berbagai hal krusial seperti rancangan anggaran maupun rencana konsolidasi dengan birokrasi.

Namun, yang terjadi malah berbeda. Semenjak pelantikan pada akhir Pebruari, Hendy-Gus Firjaun baru terlihat mulai melangkah. Ironisnya, wujud kegiatannya pun kebanyakan dalam bentuk seremonial dan panggung tampil bicara di depan publik.

Adapun pemusatan input data ke sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) bertempat di rumah dinas Bupati sudah berlangsung sepekan belakangan ini. Hendy bersama Gus Firjaun langsung memantau operator.

BACA JUGA: Bupati Jember Bumi Hangus Pejabat Definitif jadi Staf Semua, Lalu Tunjuk Plt

“Nanti disediakan makan enak, jangan khawatir. Silakan bekerja, enjoy saja. Kalau ada Kepala OPD yang tidak selesai, silakan datang ke saya. Pendopo ini milik semua, saya dan sampeyan sama, tidak ada yang diistimewakan. Tidur disini juga tidak apa-apa,” ucap Hendy kepada para operator.

Dia menyatakan, sembari menunggu pengesahan APBD pihaknya berupaya membuat Perbup tentang pengeluaran kas sebelum penetapan APBD untuk anggaran gaji pegawai PNS maupun tenaga honorer. “Mudah-mudahan, Senin ini dananya sudah cair,” harapnya.

Plt Kepala Diskominfo Jember, Habib menambahkan anggaran yang dikeluarkan sebelum APBD juga digunakan untuk belanja rutin. “Pembayaran telepon, air, listrik, perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan, dan alat tulis kantor,” jelasnya. (sut)