Pemprov: Plt Bupati Jember Selesaikan yang Tidak Bisa Dilakukan Bupati

  • Whatsapp
bupati jember faida
Plt Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief saat menyerahkan SK pelantikan pejabat. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Pelantikan 367 pejabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief memperoleh legitimasi kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, tidak dapat diragukan keabsahannya.

Hal itu ditegaskan Kepala Inspektorat Jawa Timur, Helmy Perdana Putra dalam memberikan pernyataan saat mendampingi Gubernur, Khofifah Indar Parawansa yang melakukan kunjungan memberikan bantuan kepada warga Jember, Minggu, 15 November 2020.

Baca Juga

“Sudah benar, Plt melaksanakan tugasnya menyelesaikan yang tidak bisa dilakukan Bupati. Pada dasarnya (persoalan birokrasi Pemkab Jember) harus diselesaikan,” terang Helmy meyakinkan.

BACA JUGA: Gubernur Rekom Pecat Bupati Jember Berdasar Bukti Penyalahgunaan Wewenang

Seperti diketahui, baru saja Plt Bupati Muqit menggelar pelantikan pejabat dalam rangka mematuhi rekomendasi Mendagri. Sementara ini, baru 367 pejabat yang dikembalikan ke posisinya semula untuk tahap awal menganulir sekian banyak mutasi yang pernah dilakukan oleh Bupati Jember Faida semenjak tanggal 3 Januari 2018.

Pengembalian pos jabatan itu karena dari hasil pemeriksaan khusus Kemendagri bersama BKN maupun KASN ditemukan pelanggaran merit sistem. Sehingga, pemerintah pusat menghapus kuota CPNS untuk Jember tahun 2019, menolak ijin pengukuhan 611 pejabat, dan menganulir kenaikan pangkat 1.624 orang PNS.

Upaya memulihkan birokrasi menurut Helmy mulai bisa berjalan lancar saat Bupati Jember Faida cuti mengikuti Pilkada dan wewenang beralih ke Muqit karena menjabat Wakil Bupati.

Berbeda dengan Faida, sikap Muqit justru bersedia mengikuti rekomendasi Mendagri dengan mencabut 30 Perbup, 15 SK Bupati tentang KSOTK yang bermasalah dan ditandai dengan mengembalikan posisi ratusan pejabat.

“Begitu bupati cuti teman-teman semua bergerak, dalam arti menyelesaikan masalah. Tugasnya Inspektorat mengawal temuan Mendagri untuk mengembalikan KOSTK, SK semuanya yang mutasi-mutasi itu. Kemarin, pejabat-pejabat tidak lengkap dan illegal,” tegasnya.

Helmy mengakui, dampaknya akan muncul pihak-pihak tertentu yang tidak terima dan sengaja membuat tudingan sembarangan dengan menyebut pemulihan birokrasi mengandung muatan politis. Ia tidak peduli meski dituduh demikian, karena yakin bahwa yang dilakukan untuk menegakkan aturan.

“Pengembalian memang ada dampak. Kami, Pemprov dan Kemendagri yang ijinkan (Plt Bupati melantik pejabat), tidak ada kaitannya sama Pilkada karena waktunya yang ada cuma itu, bukan dipas-paskan,” jelasnya.

BACA JUGA: Plt Bupati Jember Menangis Saat Pidato Pelantikan Pejabat, Ini Sebabnya

Pasca birokrasi pulih, maka Pemkab Jember dapat melanjutkan pembahasan rancangan Perda APBD bersama DPRD, termasuk yang untuk tahun anggaran 2020. Meskipun waktu yang tersedia mepet, lanjut Helmy, Jember memiliki APBD dalam bentuk Perda bukan Perbup seperti yang terjadi hampir sepanjang tahun ini.

“Setelah KSOTK selesai, APBD nya kita proses. Pembahasan? Bisa 2020, tetap harus punya. Waktu gak masalah, yang penting Perda harus ada. Kita jangan terlena dengan Perkada (Perbup), karena kewenangan terbatas (hanya untuk urusan wajib, mengikat dan mendesak),” pungkasnya.

Sebelumnya, Muqit bersumpah demi menjalankan amanah, sehingga mengembalikan ratusan pejabat ke posisi semula. Bahkan, ia sempat menangis karena memikul beban perasaan dan suasana batin diantara pejabat yang harus turun dari jabatan.

“Sangat berat, belum pernah seberat ini. Demi Allah, kalau saya menzalimi ASN semoga saya dilaknat oleh Allah. Kami melangkah sangat hati-hati, ibarat meniti diatas sehelai rambut. Selalu minta arahan ke Pemprov ke Kemendagri, KASN dan BKN,” ucapnya, Jum;at, 13 November 2020.

Hanya berselang beberapa jam kemudian Muqit dilaporkan ke Bawaslu oleh pengacara bernama Mohamad Husni Thamrin. Alasannya, diduga melanggar aturan tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

“Sebagaimana Pasal 190 Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Pasal 71 ayat (2), UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,” tulis Thamrin dalam laporannya. (sut/lna)