PDIP Jember Tengarai Motif Janggal di Balik Proyek Jalan Multiyears Rp664,8 Miliar

  • Whatsapp
jalan jember
Dinas PU Bina Marga Jember untuk sementara waktu menambal beberapa lubang jalan sebelum nantinya memperbaiki dalam skala besar melalui proyek multiyears. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Skema tahun jamak alias multiyears dalam proyek rekontruksi jalan sepanjang 1.080 kilometer yang digulirkan Bupati Jember, Hendy Siswanto mendapat persetujuan DPRD. Ploting anggarannya senilai Rp664,8 miliar telah tercantum dalam pos belanja APBD 2021.

PDIP yang hanya punya 7 kursi legislatif gagal membendung skema tahun jamak karena, di lain pihak terdapat 43 suara parlemen yang memilih setuju dengan rencana besar tersebut. Namun, kekalahan itu tidak lantas membuat partai berlambang kepala banteng ini berhenti bergerak.

Baca Juga

“Kami akan tetap bersuara untuk mengkritisi, karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang kalau dicermati sangat tidak masuk akal,” ujar Ipung, sapaan akrab Edi Cahyo Purnomo, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember pada Rabu, 14 April 2021.

BACA JUGA: Telisik Rp664,8 Miliar Dana Jumbo Proyek Multiyears Pembangunan Jalan Jember

Kritik pertama, dalam konteks APBD 2021, semestinya skema multiyears sudah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan pada bulan Oktober 2020 silam. Argumen ini berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/ PMK.02/ 2020 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan.

“Sedangkan, Bupati dan DPRD baru mengesahkan Perda APBD pada bulan April 2021. Bupati mengajukan rencana multiyears pembangunan jalan pada saat kami melakukan pembahasan APBD masih ditengah-tengah tahap rapat membicarakan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara),” beber Ipung.

Kedua, multiyears dirasa Ipung sangat janggal apabila diberlakukan untuk kontruksi semacam pembangunan jalan level kabupaten yang tingkat kerumitannya sedang-sedang saja. Bukanlah termasuk kategori proyek dengan kompleksitas kesulitan yang tinggi.

“Jalan kabupaten tidak seperti jalan tol. Apalagi, jalan kabupaten di Jember tidak ada yang dalam kawasan medan sangat berat, mayoritas di lahan datar. Lalu, dimana alasan yang masuk logika akal sehat bahwa jalan rusak harus digarap dengan kemampuan khusus?,” tanyanya.

Ipung menganggap dalih pihak eksekutif terkesan dibuat-buat mengenai multiyears karena bentang jalan yang akan diperbaiki mencapai panjang 1.080 kilometer. Disebutnya sebatas akal-akalan dengan modus mengakumulasi seluruh panjang jalan yang rusak.

Menurut dia, selain itu juga ada kesengajaan Dinas PU Bina Marga memperkecil pemecahan paket proyek dari 1.080 kilometer kedalam bentuk hanya 30 paket. Hal ini mengakibatkan seolah-olah volume pekerjaan tiap paket proyek menjadi sangat besar.

BACA JUGA: 2.008 Kilometer Jalan Rusak, Janji Perbaikan dari Bupati Jember 39,8 Persen

“Sehingga, pertanyaannya mengapa hanya 30 paket, tidak dibagi pecah menjadi 200 atau 300 paket? Berarti, patut diduga kuat bahwa rencana-rencana itu hanya siasat untuk mempersulit pekerjaan yang sebenarnya mudah dikerjakan,” ulas Ipung.

Ketiga, ia mensinyalir nantinya ada kepentingan bertujuan hanya dari kalangan perusahaan-perusahaan besar yang terpilih menjadi rekanan proyek multiyears. Sebab, hitungan kasarnya nilai pagu anggaran pada tiap paket pada kisaran rata-rata Rp22 miliar.

“PDIP bukan dalam rangka berniat menolak perbaikan jalan untuk kepentingan masyarakat umum. Sikap kami ini melainkan supaya program tersebut tidak sampai hanya menjadi bancakan bagi pemain kontruksi skala besar, dampaknya akan mematikan perusahan skala sedang dan kecil yang buruh-buruhnya dari warga Jember sendiri,” tegas Ipung.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Jember, Rahman Anda dalam rapat bersama Komisi C saat membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) memperkirakan proses rancang bangun hingga pengerjaan 1.080 kilometer jalan tersebut bakal memakan waktu selama 10 bulan.

BACA JUGA: Riwayat Ambulans Jember, Dari Kendaraan Pengantar Orang Sakit, Hingga Alat Pencitraan Politik

Padahal, waktu normal tahun anggaran 2021 hanya tersisa sekitar 8 bulan. “Tahapan konsultan perencanaan 3 bulan, lelang kontruksi kurang lebih 2 bulan, pelaksanaan 5 bulan. Kalau dihitung lebih tahun anggaran,” ulasnya.

Tampaknya Rahman luput tentang satu hal, bahwa multiyears mensyaratkan lama pekerjaan lebih dari 12 bulan terhitungan sejak dimulainya garapan hingga final. Bukan terhitung akumulatif paket perencanaan, proses lelang, dan durasi pengerjaannya.

Kendati demikian, multiyears tetap saja disetujui dalam rapat pembahasan APBD 2021. Kini dokumen rencana pemakaian uang rakyat tersebut tengah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (sut/lna)