PDIP Jember Pilih Jalan Kritis Enggan Gabung Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun, Tapi…

  • Whatsapp
PDIP JEMBER
Konferensi pers pernyataan sikap PDIP jelang peralihan kekuasaan Bupati dan Wakil Bupati Jember. (nusadaily.com/sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – PDIP merespons jelang peralihan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Jember dari Bupati dan Wakil Bupati Faida – KH Abdul Muqit Arief kepada pemenang Pilkada 2020, Hendy Siswanto – KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman.

PDIP menyikapinya dengan menyatakan tidak akan masuk ke dalam barisan pendukung Hendy – Gus Firjaun. Partai berlambang kepala banteng itu memposisikan diri dalam kelompok kritis, kendati dengan alasan bukan lantaran pasangan calon Abdus Salam – Ifan Ariadna Wijaya yang dijagokan kalah dalam kontestasi Pilkada.

Baca Juga

BACA JUGA: Jember Geger, Tersebar Video Bicara ‘Kue Politik’ Sekretaris Partai Koalisi Hendy-Gus Firjaun

“Kami tidak menyebut oposisi, tapi bisa menempatkan diri selalu kritis terhadap pemerintahan Hendy dan Gus Firjaun sampai 2024,” kata Widarto, Wakil Ketua DPC PDIP Jember saat menggelar konferensi pers pada Rabu, 10 Pebruari 2021.

Hendy – Gus Firjaun direncanakan akan segera dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024. Pelantikan melalui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang bakal dilakukan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Faida-Muqiet pada tanggal 17 Pebruari 2021.

Terdapat 10 poin yang menjadi penekanan sikap dari PDIP. Salah satunya, PDIP berjanji akan menolak segala bentuk transaksi politik yang umumnya berupa kompensasi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kepada anggota DPRD.

Tapi, di sisi lain PDIP hanya akan menyetujui penganggaran bansos dalam pembahasan APBD yang dinilai bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Bukan bansos yang beririsan dengan personal anggota parlemen.

“Pola relasi Pemkab dan DPRD harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan tetap saling menghormati. Tetapi, tidak menggunakan politik dagang sapi pemberian bansos sebagai upaya meredam daya kritis,” jelas Widarto.

PDIP menuntut Hendy-Gus Firjaun memperbaiki kondisi birokrasi Pemkab Jember sekaligus merubah gaya pemerintahan dari sebelumnya tertutup menjadi lebih transparan. Keterbukaan informasi publik menyangkut APBD maupun kebijakan-kebijakan pihak eksekutif.

Sekretaris DPC PDIP Jember, Bambang Wahyu Sujono menyahut tentang pentingnya upaya mengkritisi pemerintahan.

“Bupati Jember yang kemarin dikritisi saja itu masih gila-gilaan, apalagi kalau yang mendatang didiamkan,” selorohnya.

Ketua Fraksi PDIP, Edy Cahyo Purnomo menambahkan, agenda terdekat dalam hal rencana pembahasan APBD 2021 yang akan diselenggarakan bersama DPRD paling disorot adalah alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.

BACA JUGA: Video Terlanjur Beredar, Begini Alibi Tuan Rumah Rapat Partai Koalisi Hendy-Gus Firjaun

“Menyangkut COVID-19 jangan sampai sekedar menebar bansos sebagai program karitatif dan populis berbalut politik pencitraan. Tetapi, harus visioner menyangkut hal mendasar kebutuhan rakyat jangka panjang,” tegas legislator DPRD Jember yang biasa disapa Ipung itu.

Ipung berkaca pada anggaran COVID-19 Jember tahun 2020 yang cenderung bermasalah sejak awal. Bahkan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan berbagai penyimpangan mulai prosedur administratif maupun hal yang bersifat material. (sut/cak)