PDI-Perjuangan Sepakat dengan Perampingan THL di Banyuwangi, Ini Alasannya

  • Whatsapp
Ketua DPC PDI-P Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Banyuwangi menyatakan sepakat dengan perampingan (rasionalisasi) tenaga harian lepas (THL) yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat. 

Baca Juga

Salah satu alasannya, karena selama ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banyuwangi merekrut THL tanpa disertai analisis jabatan yang jelas. 

“Pandangan kami dari fraksi PDI-Perjuangan sebenarnya sepakat dengan rasionalisasi. Karena selama ini tidak terkontrol. Dinas-dinas dengan seenaknya sendiri memasukkan THL-THL tanpa analisis jabatan,” kata I Made Cahyana Negara, Ketua DPC PDI-Perjuangan Banyuwangi.

Kendati demikian, kata Made, perampingan THL tersebut harus dengan tolok ukur yang jelas. Apakah itu berdasarkan analisis jabatan maupun dikarenakan efisiensi anggaran. 

“Misalnya saja, apakah benar kebutuhan di dinas A itu membutuhkan 30 THL. Sudahkah melalui proses analisa jabatan ? Jangan-jangan setelah di cek ternyata hanya butuh 15 orang saja. Nah itu penting dipastikan terdahulu,” ujarnya.

Meski sepakat dengan perampingan THL, diakui Made, kebijakan tersebut dirasa kurang pas dilaksanakan pada Tahun 2021. “Menurut saya, untuk tahun ini belum pas. Tapi kalau kita kaji bareng-bareng, THL yang dibutuhkan ya sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan di masing-masing SKPD,” imbuhnya.

Untuk itu Made menegaskan perlunya diadakan konsolidasi bersama. Hal ini perlu dilakukan agar perekrutan THL bisa dikontrol secara baik kedepannya. 

Masing- Masing Dinas Masukkan THL

“Masing-masing dinas memasukkan THL sehingga tidak terkontrol. Sebab itu perlu dilakukan konsolidasi THL. Nanti melalui Komisi I DPRD Banyuwangi akan mendalami. Apakah benar di masing-masing dinas ini membutuhkan THL sejumlah demikian. Nanti perlu kami analisis bareng-bareng terkait berapa kebutuhannya,” jelas Made.

“Dan juga tidak mungkin semua THL itu sesuai dengan harapan kami. Jadi dirasionalisasi saja sesuai kebutuhan,” sambung Made.

Namun Made, sepakat jika ke depannya nanti perekrutan THL dari seluruh kedinasan dilakukan secara satu pintu. Yakni atas kontrol Pemkab Banyuwangi atau Sekretaris Daerah. Menurut Made, perekrutan satu pintu ini harus dilakukan untuk mencegah kebocoran yang mungkin dilakukan oleh tiap dinas.

“Sepakat perekrutan harus dibawah Pemkab atau Sekda atau yang diberikan wewenang ini. Biar terkontrol dan sesuai dengan analisa jabatan dan kebutuhan. Sehingga pengalokasian anggaran bisa tepat,” kata Made.

Ditegaskan oleh Made, secara kelembagaan DPRD Banyuwangi masih belum mengeluarkan sikap secara resmi mengenai perampingan 331 THL ini. Namun, sejumlah fraksi sudah memberikan sikap kurang sepakat bahkan menolak terhadap perampingan tersebut. Dengan berbagai alasan masing-masing, seperti fraksi Demokrat, Golkar dan PKB.

“Kalau sikap DPRD Banyuwangi kami belum menentukan sikap. Karena harus melalui rapat pimpinan atau rapat antar fraksi. Namun sejumlah fraksi sudah menyatakan sikapnya. Ada yang menolak. Sedangkan dari kami fraksi PDI-Perjuangan sepakat, asalkan dengan tolak ukur yang jelas,” tutup Made, yang juga menjabat Ketua DPRD Banyuwangi ini. (ozi/aka)