Menyingkap Indikasi Kongkalikong Lelang Alat Salon di Pemkab Jember Tahun 2019

  • Whatsapp
lelang alat
Kongres Pelatihan Rias, Salon, dan Tukang Cukur pada Sabtu, 28 Desember 2019 silam, kemudian disusul pengadaan alat bantuan yang baru dibagikan pada pertengahan 2020. (nusadaily.com/ istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga kuat terjadi persekongkolan yang melibatkan panitia maupun antar peserta lelang, dalam pengadaan peralatan salon oleh Pemkab Jember, tahun 2019.

BACA JUGA : Indikasi Patgulitpat Harga Hingga Kongkalikong Lelang Alat Salon Pemkab Jember – Nusadaily.com

Baca Juga

Hal ini dilihat dari tipisnya selisih antara HPS dengan harga penawaran yang diajukan peserta. Tawaran CV Miza Mediatama 98,25 persen; CV Sarana Mulya 99,02 persen; dan CV Tibra Baswara 97,85 persen.

Bahkan, terdapat sangat identik pada barang dan harga satuan 56 item dari 68 item antara CV Miza Mediatama dengan CV Sarana Mulya. Kedua perusahaan itu memakai IP address yang sama pada tanggal 31 Oktober 2019. Momen itu terjadi disaat masih berlangsung masa sanggah.

BPK menyimpulkan ‘CV Miza Mediatama seharusnya tidak layak ditetapkan sebagai pemenang dan penyedia.

BACA JUGA : Legislator DPRD Jember Usir Pejabat karena Dinilai Lebih Patuh Bupati Dibanding Regulasi – Noktahmerah.com

Penyimpangan proses lelang oleh Pokja Pemilihan dan indikasi persaingan usaha tidak sehat (persekongkolan/pengaturan) oleh peserta tender mengakibatkan ketidakwajaran hingga pada harga kontrak yang dihasilkan’.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK menemukan tengara penyimpangan dalam proyek pengadaan alat salon tahun 2019 oleh Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember dengan anggaran sebesar Rp4,8 miliar.

“Enggak komen dulu,” sergah Mohamad Qosim, Kamis, 21 Januari 2021. Dia adalah Kabag Pembangunan sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dan menangani proyek yang berlangsung lebih setahun silam itu.

BACA JUGA : Pemkab Jember Tahan Distribusi Bantuan Salon Rias Rp 4,8 M – Imperiumdaily.com

Proyek pengadaan barang itu dimenangkan oleh CV Miza Mediatama, sebuah perusahaan milik mantan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ‘Koalisi Masyarakat Peduli Jember’ yang bernama Ramlan Zakaria.

Temuan BPK mengarah indikasi permainan anggaran dalam hal penentuan harga perkiraan sementara (HPS). Sebab, HPS tanpa rincian komponen sebagai pembentuk harga. Survei harga meragukan, karena memakai sampel tiga toko tanpa disertai bukti stempel.

Asumsi Biaya Untuk Pelatihan

Kejanggalan juga terendus pada nilai HPS yang memuat pajak dan keuntungan serta asumsi biaya untuk pelatihan, sewa gudang penyimpanan maupun ongkos pengiriman barang.

Adapun indikasi persekongkolan juga terekam dari proses tender untuk memilih rekanan. Panitia lelang diketahui meluncurkan tender pada tanggal 15 Oktober 2019, namun tepat sehari setelahnya langsung dijadwal untuk penjelasan pasca kualifikasi.

Proses super gercap tersebut dianggap menyimpang dari Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang mengamanahkan seharusnya penjelasan pasca kualifikasi paling cepat 3 hari setelah pengumuman tender.

Disamping itu, diketahui status kualifikasi ganda pada CV Miza Mediatama. Yakni, menjadi perusahaan kategori besar saat menawar proyek alat salon. Tapi, di tahun itu pula menyematkan sebagai perusahaan skala kecil ketika mengajukan tawaran proyek branding pelampung di Dinas Perikanan dan Kelautan Jember.

Pengalaman yang dicantumkan CV Miza Mediatama hanya berupa pesanan alat salon kepada sebuah perusahaan di Situbondo. BPK mencermati jual-beli tersebut hanya dengan beberapa kuitansi. Namun, transaksi tanpa disertai berita acara serahterima barang, tiada faktur pajak, dan tidak terdapat bukti setoran PPN.

CV Miza Mediatama

Saat lelang, CV Miza Mediatama menawarkan dua barang yang tidak sama dengan spesifikasinya kebutuhan. Yakni, tawaran atas handuk berukuran 67 X 30 centimeter dan minyak rambut jenis gel 120 mililiter. Padahal, dokumen pengadaan menyebut dibutuhkan handuk berukuran 70 X 30 centimeter, dan minyak rambut gel dengan berat 150 gram.

Ramlan membantah dirinya bersekongkol. Dia merasa sudah tidak ada masalah setelah menyanggupi kelebihan bayar. “Misalnya dianggap persekongkolan kan sudah diberi sanksi suruh mengembalikan,” katanya.

Mengenai nominal pengembalian kelebihan bayar, ia hanya ingat sekitar Rp200 juta disetor ke kas negara, tapi lupa waktu penyetorannya. Ramlan menganggap masalah temuan BPK sebagai ranah perdata.

Ramlan mengaku dari seorang temannya bisa kenal dengan pemilik CV Sarana Mulya yang disebutnya adalah seorang laki-laki renta berusia 76 tahun asal Kota Surabaya. Dia enggan memberikan nama maupun nomor telepon. Kendati diceritakan, yang bersangkutan pernah mampir ke kantor CV Miza Mediatama.

Menurut Ramlan, pertemuan terjadi jauh sebelum lelang alat salon, dan pria tersebut sempat menumpang WiFi miliknya. Padahal, dari dokumen BPK disebut kesamaan pemakaian IP address masih dalam rentang masa sanggah antara 30 Oktober sampai dengan 5 November 2019.

Dia memang meminta agar kenalannya itu tetap terus ikut lelang agar tidak terjadi penawaran tunggal. “Memang ya, saya ngajak. Ayo ngenyango iki ono lelang nang Jember (silakan menawar ini ada lelang di Jember). Bukan ngatur harga, saya suruh nawar. Saaken nek gak ono sing nawar nek ndelok aneh lelange (kasihan kalau tidak ada penawar kalau dilihat aneh lelangnya),” kenang Ramlan mengisahkan.

Setelah menang, Ramlan masih diminta oleh Bagian Pembangunan untuk melakukan pelatihan. Meskipun tiada dalam rencana anggaran dan biaya, ia melaksanakannya secara virtual sebanyak 14 kali antara bulan Mei sampai Juli 2020. “Karena ada COVID-19, pelatihannya online,” katanya.

Audit BPK kali ini memang spesifik dengan tujuan tertentu. Dasarnya, permintaan dari DPRD Jember tatkala menggulirkan hak angket atau penyelidikan pengadaan barang/ jasa.

Parlemen sudah menengarai ketidakberesan lantaran barang yang dibeli tahun 2019 tidak juga didistribusikan kepada masyarakat hingga lewat tahun memasuki 2020.

Dewan melihat adanya siasat Bagian Pembangunan dibalik proyek. Pasalnya, peralatan rias dengan dalih pengadaan barang persediaan meskipun bukan kebutuhan rutin kedinasan. Barang justru diberikan kepada masyarakat pada akhirnya. Parlemen meyakini cara tersebut dilakukan Bagian Pembangunan untuk tujuan menghindari mekanisme bantuan sosial dalam melayani keinginan Bupati Jember, Faida agar bisa memberi bantuan bagi 1.000 orang peserta Kongres Pelatihan Rias , Salon, dan Tukang Cukur pada Sabtu, 28 Desember 2019 lalu.(sut)