Mendagri dan Ketua DPD RI Rapat Khusus Sikapi Bupati Jember

  • Whatsapp
DPRD Jember ke Mendagri menyerahkan dokumen hasil angket atau penyelidikan terhadap Bupati Jember. (nusadaily.com/istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Bupati Jember Faida akan diperiksa intensif oleh Gubernur Jawa Timur selaku kepanjangan tangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemeriksaan terkait dengan beragam masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember itu resmi dijadwalkan berlangsung pada 24-26 Juni 2020.

Hal itu disampaikan melalui rilis tertulis yang diterima Nusadaily.com, usai Tito rapat bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kompleks Senayan, pada Senin, 22 Juni 2020. Forum tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Slyviana Murni, Pimpinan DPRD Jember, Senator Ahmad Nawardi, Bustami Zainudin, dan sejumlah tokoh masyarakat dari Jember.

Baca Juga

“Gubernur Jatim akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami menunggu hasilnya. Jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” jelas Tito.

Ia masih memberi tenggat waktu hingga pemeriksaan membuahkan hasil. Sebab, mantan Kapolri itu sebelumnya pernah menerbitkan surat keputusan nomor: 700/12429/SJ/2019 tertanggal 11 Nopember 2019. Isinya tentang rekomendasi ke Gubernur Jawa Timur, agar memerintahkan Bupati Jember mencabut 15 peraturan bupati dan 30 surat keputusan bupati yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, Bupati Jember belum menindaklanjuti intruksi tersebut sehingga berujung pada banyak masalah. Paling krusial yakni, terhentinya pembahasan Perda tentang APBD 2020.

La Nyalla menyampaikan, DPD menggagas mediasi terhadap dinamika politik antara Bupati dan DPRD Jember yang berlarut-larut dan berimbas luas bagi daerah setempat. Secara prinsip, lanjut dia, DPD RI mendukung langkah apapun yang ditempuh Mendagri menyikapi masalah di Jember.

“Karena itu DPD RI, melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Ibu Sylviana Murni mengambil inisiatif untuk mempercepat penyelesaian soal ini,” ujar senator dari Jawa Timur itu.

Sylviana Murni mengatakan, bila perlu memanggil Bupati Jember sebelum mengambil keputusan terkait dugaan mal administrasi dan pelayanan publik.

“Hal ini perlu dilakukan karena kami harus objektif dalam menjalankan tugas secara kelembagaan. Sehingga keputusan yang diambil atas dasar informasi yang komprehensif,” tuturnya.

Pentingnya Kepala Daerah Mematuhi Aturan

Sementara, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengungkapkan, permasalahan hingga berujung bergulirnya hak angket alias penyelidikan oleh parlemen.

“Rekomendasi dari Kemendagri diabaikan oleh Bupati, dan masih banyak lagi. Seperti menggunakan APBD tanpa payung hukum, dan penyalahgunaan wewenang,” urai Itqon.

Sedangkan, Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi menekankan pentingnya kepala daerah mematuhi peraturan.

“Saya juga harap Kemendagri dan DPD RI dapat menengahi dan menelaah lebih dalam. Saya khawatirkan (jika tidak tuntas), bisa mengarah kepada konflik horisontal,” tukasnya. (sut/top)

Post Terkait

banner 468x60