Menaker Terbitkan SE THR, Disnaker Kabupaten Malang Gencarkan Zero Conflict

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang merespon cepat Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.

Dengan dikeluarkannya SE tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang lebih memilih untuk mengantisipasinya dengan cara lakukan Zero Conflict hubungan industrial. “Kita langsung tanggapi SE itu. Kita langsung menggelar rapat koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang tahun lalu bergejolak tentang pembayaran THR bagi karyawan, kita kedepankan musyawarah dulu,” ucap Kepala Dinas Tenagakerja (Disnaker) Pemkab Malang Yoyok Wardoyo, Rabu (14/4/2021) dilansir Nusadaily.com.

Menurut Yoyok, jika mengacu pada SE tersebut pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Ini agar buruh dapat memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya.

“SE itu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, untuk mengantisipasi adanya gejolak. Mereka kita ajak ngobrol (musyawarah) sebagai bentuk antisipasi meredam kemungkinan gejolak yang ada terkait pemberian THR,” jelasnya.

Pihaknya menginginkan hubungan industrial di Kabupaten Malang tetap harmonis. Iklim kondusivitas tetap terjaga, meski di masa pandemi ini yang kondisinya serba sulit. 

“Saya imbau pada pengusaha dan pekerja agar membuat kesepakatan dalam strategi pembayaran THR,” tegasnya.

Akan tetapi, jika tidak memungkinkan pembayaran secara kontan, maka pembayaran dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan bersama. “Tentukan strategi agar THR tidak dicicil. Nah ini management harus mengantisipasinya. Misal THR dicicil, tidak apa-apa asal sesuai dengan kesepakatan,” terangnya.

Meski begitu, Yoyok menegaskan, manajemen harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya gejolak yang akan datang. Jika kesepakatan antara kedua belah pihak gagal maka wajib melaporkan kepada pihak kepolisian agar difasilitasi.

“Kami kumpulkan para perwakilan perusahaan agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” tandasnya.

Sebagai informasi, dalam SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tersebut, Menaker menekankan pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan. Waktu pembayaran THR keagamaan harus dipastikan. Pengusaha tidak sampai menghilangkan kewajiban membayar THR dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (aje/wan)