MCW Nilai Kejari Batu Lamban Tangani Kasus Dugaan Penggelapan PBB

  • Whatsapp
Anggota Divisi Advokasi Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Raymond Tobing
banner 468x60

NUSADAILY.COM – KOTA BATU –  Malang Corruption Watch (MCW) menilai kinerja Kejari Kota Batu menangani kasus indikasi penggelapan pajak bumi bangunan (PBB) di Desa Sumberejo, Kota Batu lamban. 


Saat mendatangi Kejari Kota Batu, Rabu, 15 Juli 2020, Anggota Divisi Advokasi Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW,  Raymond Tobing menuturkan, kejari juga dinilai melakukan maladministrasi yakni pemanggilan saksi tak mematuhi prosedur KUHAP. 

Baca Juga

Terkuaknya perkara ini berawal dari keluhan warga yang akan menjual tanahnya. Saat mengurus proses penjualan, warga itu dinyatakan belum melunasi PBB. Padahal ia selalu rutin membayarkan PBB namun laporannya di petugas pajak dinyatakan belum lunas. Kejadian ini juga dialami oleh puluhan warga lainnya.  

Kasus ini pun dibawa ke ranah hukum pada April 2019 lalu. Namun terkesan lamban karena baru dilakukan pemanggilan saksi pada 7 Juli 2020 lalu. Tak hanya lamban, MCW juga menyesalkan SOP pemanggilan saksi yang dilakukan Kejari karena menyalahi KUHAP. 

Raymond menuturkan, kejaksaan tidak menjamin rahasia identitas saksi yang memberikan keterangan atas kasus korupsi. Seharusnya penyidik merahasiakan identitas saksi pelapor.

Malah, penyidik mengirimkan pesan singkat ke perangkat desa yang meminta agar perangkat desa melakukan pemanggilan saksi pelapor dengan surat berkop Desa Sumberejo. Prosedur pemanggilan seperti itu menimbulkan keganjilan bagi MCW yang sedari awal mengawal kasus itu.

“Tidak salah jika ada kecurigaan atas prosedur seperti itu, maksudnya apa? Pasti kejaksaan paham tata cara pemanggilan saksi berdasarkan KUHAP,” tukas Raymond dilansir Nusadaily.com

Ia berpendapat, Kejari Kota Batu sebagai instrumen hukum negara seharusnya menjalankan tupoksinya dengan baik untuk menjamin supremasi hukum negara. MCW pun melaporkan Kejari Kota Batu ke Komisi Kejaksaan RI karena menilai kinerjanya cacat prosedur dalam pengusutan kasus dugaan penggelapan PBB Desa Sumberejo.

“Laporan atas pemanggilan saksi tak sesuai prosedur sudah kami kirimkan pada Senin kemarin (12/7),” ungkap Raymond.

Hingga berita ini diterbitkan, Kasi Pidsus Kejari Kota Batu Endro Rizki Elrazuardi masih belum memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang dilontarkan MCW. Pihaknya masih belum merespon saat dihubungi melalui telepon dan pesan singkat yang dikirimkan. (wok/wan)

Post Terkait

banner 468x60