Masih Tahap Administrasi, DPKPP Belum Menghitung Nilai Aset PSU dari 14 Pengembang

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM-KOTA BATU– Hingga kini masih terdapat 14 pengembang yang telah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) ke Pemkot Batu. Jumlah itu masih stagnan sejak awal tahun 2021 lalu. Diketahui total di Kota Batu berjumlah 110 pengembang. Dan tak menutup kemungkinan akan bertambah seiring dengan menjamurnya bisnis hunian.

Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimann dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu, Bangun Yulianto menuturkan, dari 14 pengembang perumahan itu masih menyerahkan secara administrasi, belum pada tahap penyerahan fisik.

“Karena masih penyerahan administrasi, jadi masih belum tahu berapa nilai aset dan luasan area PSU dari 14 pengembang itu,” kata Bangun.

Ia menuturkan, nilai aset dan luas area baru akan diketahui setelah pihaknya bersama tim verifikator melakukan peninjaun dan pengukuran lahan. Ini juga untuk mencocokkan titik-titik mana saja yang telah diperuntukkan sebagai PSU, mengacu pada site plan.

“Hasilnya realnya nanti akan ketemu setelah penyerahan fisik ke BPN. Setelah itu, BPN akan mencocokan dengan kondisi di lapangan. Sehingga angka realnya akan diketahui setelah BPN selesai melakukan pengukuran,” ujarnya.

Dari data yang disodorkan DPKPP, 14 pengembang yang telah menyerahkan PSU meliputi Kingspark 8, Kusuma Pesanggrahan, Kusuma Pinus, Kayana Regency, Grand Mutiara Residance, Permata Garden Regency, Emerald Villas bawah, Emerald Villas atas, Mutiara Residance, Kusuma Hill, Griya Taman Asri, Oma Batu Residance, Darma Permata Residance dan Maharaja Village.

14 perumahan itu berasal dari sembilan developer yang menyerahkan PSU pada Oktober 2020 lalu. Dan bertambah lima lagi pada Januari 2021. Penyerahan PSU pada Oktober 2020 lalu disaksikan langsung Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Lili mengungkapkan, dari sembilan perumahan tersebut memiliki nilai aset sekitar Rp 198 miliar. Dengan nilai aset yang diserahkan seluas 83.766,04 meter persegi.

Saat itu, dirinya menegaskan, wajib hukumnya pengembang perumahan untuk menyediakan dan menyerahkan fasos dan fasum ke pemda. Dan bagi yang belum menyerahkan, diingatkan untuk segera melimpahkan ke pemda.

Ada Indikasi Korupsi

Tanpa adanya penyerahan fasos dan fasum kepada pemda, maka ada indikasi tindak pidana korupsi karena sama saja dianggap menguasai aset publik yang seharusnya dikelola pemda. Penyediaan PSU ini juga untuk menambah ketersedian ruang terbuka hijau (RTH). Sementara, sesuai target yang diberikan KPK tahun 2024 mendatang seluruh pengembang wajib menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah.

Pada tahun 2021, DPKPP Kota Batu mematok target bisa menuntaskan penyerahan PSU dari 40 pengembang perumahan. Bangun mengatakan, dalam rangka mempercepat penyerahan PSU, pihaknya bersama dengan KPK telah mengundang pengembang melakukan sosialisasi melalui zoom meeting. Sekitar 30 pengembang mengikuti sosialisasi dan pengarahan langsung dari KPK.

“Dalam pengarahan itu, KPK memberikan sosialisasi mengenai kewajiban yang harus diperhatikan oleh pengembang. Serta langkah seperti apa yang harus dilakukan untuk penyerahan PSU,” terangnya.

Untuk merealisasikan target 40 pengembang menyerahkan PSU pada tahun ini. Pihaknya akan semkin gencar melakukan sosialisasi. Karena saat ini, dari 101 pengembang di Kota Batu baru ada 14 pengembang yang menyerahkan dokumen admistrasi PSU.

Tahapan Penyerahan PSU Ada Dua

“Tahapan penyerahan PSU ini ada dua, yakni tahap administrasi dan penyerahan fisik. Dari ke 14 pengembang itu semuanya baru melakukan penyerahan administrasi. Namun secara hukum mereka sudah bisa dikatakan aman,” jelas Bangun.

Ia menjelaskan, PSU tak bisa serta merta diserahkan begitu saja. Namun harus melalui beberapa prosedur. Seperti pemeriksaan keabsahan dokumen legalitas dan perizinanya. Selanjutnya survei obeservasi lapang. Lebih lanjut ia menjelaskan, penuntasan PSU telah dibentuk tim verifikator yang terdiri dari beberapa OPD. Meliputi, DPKPP, Dishub, DPUPR, Satpol PP, DPMPTSP-TK dan OPD lainnya.

“Nanti akan disinkronkan data dari pengembang. Kami akan secara cepat dan cermat untuk menyelesaikan target. Di situ ada pihak terlibat dari tim verikator dari beberapa OPD,” imbuh Bangun.

Kewajiban penyerahan PSU oleh pengembang telah diamanatkan dalam aturan yang diterbitkan pemerintah pusat. Menindaklanjuti aturan dari pusat Pemkot Batu bersama DPRD telah mengesahkan Perda Kota Batu nomor 4 tahun 2020 tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU.

Dalam konsideran perda tersebut ada empat poin yang dijadikan dasar pertimbangan. Beberapa diantaranya menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal itu diamanatkan dalam UUD 1945.

Konsideran berikutnya yakni, perumahan dan pemukiman yang baik harus dilengkapi PSU, sesuai kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktivitas kegiatan masyarakat di daerah. Selanjutnya, pemda berwenang menyelenggarakan perumahan atau rumah beserta PSU mengacu pada pasal 6 ayat (2) PP nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.(wok/aka)