Masih Ditolak Gubernur Malah Ngegas Sudah Mengundangkan Raperbup APBD Jember?

  • Whatsapp
apbd jember
Salinan dokumen Perbup APBD Jember tahun 2021 yang diundangkan oleh Plh Sekda Jember, Achmad Imam Fauzi. (kolase istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Kabar mengejutkan datang dari internal Pemkab Jember yang mengirim salinan dokumen tentang Raperbup penggunaan APBD Jember tahun 2021 yang telah diundangkan oleh Bupati Jember, Faida bersama Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Jember Achmad Imam Fauzi.

Tertera tanggal kedua pejabat itu melakukan pengesahan menjadi Perbup APBD sejak tanggal 8 Januari 2021. Padahal, tanggal 11 Januari 2021, Kepala Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Fuad Rahma mengatakan tengah diajukan Raperbup APBD untuk kali kedua, setelah sebelumnya Gubenur menolak pengajuan yang pertama.

Baca Juga

BACA JUGA: Diperiksa Tim Gabungan Kementerian, Santer Kabar Bupati Jember Bakal Dipecat

Sumber yang mengirim dokumen meminta identitasnya dirahasiakan. “Raperbup APBD 2021 telah diundangkan tanpa mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Padahal, Gubernur telah mengembalikan usulan dikarenakan dua hal, yakni memerintahkan pembahasan Perda APBD 2021 dengan DPRD Jember; dan jika mengusulkan Raperbup APBD hanya untuk belanja mendesak, wajib dan mengikat,” jelasnya Kamis, 14 Januari 2021.

BACA JUGA: Begini Kata Ketua DPRD terkait Gubernur Tolak Raperbup APBD Jember 2021

Dia menengerai ada kepentingan terselubung dalam alokasi-alokasi anggaran tertentu sehingga mengundangkan Perbup APBD yang memuat dana selain batasan keperluan mendesak, wajib, dan mengikat. Bahkan, kian kuat nuansa kepentingannya melalui pemecatan Sekda definitif yang dijabat Mirfano digantikan Fauzi sebagai Plh Sekda, dan pemecatan sejumlah pejabat strategis lainnya.

Terkait kepentingan anggaran, dalam salinan dokumen mencantumkan total pendapatan sebanyak Rp3,7 triliun;

Namun besaran rencana belanja sebesar Rp4,5 triliun. Sehingga, terdapat deviasi sangat lebar berupa defisit anggaran senilai Rp765,9 miliar.

Sedangkan yang menyangkut pejabat, sumber menyebut Faida mengangkat Penny Artha Medya, seorang PNS masih eselon IV untuk menggantikan Yuliana Harimurti pada pos Kepala BPKAD yang semestinya diduduki eselon III. Yuliana dimutasi ke posisi Kepala BKPSDM setelah Faida memecat Ruslan Abdul Gani.

Faida maupun Fauzi belum menjawab upaya konfirmasi hingga kini. Kedua pejabat itu baru saja dijadwalkan menjalani pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Tim Gabungan dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan berlangsung dalam Kantor Inspektorat Kemendagri di Jakarta Pusat.

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi juga memperoleh salinan dokumen Perbup Nomor 1 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang diundangkan dalam berita daerah Pemkab Jember. Ia menilai hal pengesahan secara sepihak, karena belum ada persetujuan dari Gubernur.

“Itu Raperbup yang diajukan masih ditolak Gubernur kok malah sudah ngegas duluan diundangkan sendiri. Kami kok akhirnya menduga ada maksud tersembunyi, begitu ngototnya Bupati mengundangkan Raperbup APBD dengan memasukkan semua belanja di akhir masa jabatannya,” tuturnya.

BACA JUGA: Para Pejabat Pemkab Jember Kena Serang Bumi Hangus Bupati yang Tak Terpilih Lagi

Menurut dia, Perbup APBD yang mengalokasikan anggaran utuh tanpa persetujuan DPRD seperti Perda APBD sudah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (sut)

Post Terkait

banner 468x60