Kurangi Risiko Banjir, Pemkot Malang Wajibkan Pengembang Perumahan Bikin Sumur Resapan

  • Whatsapp
malang banjir
Ilustrasi banjir Kota Malang. (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Saat hujan deras, sejumlah kawasan di Kota Malang kerap terjadi banjir. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengatasi hal tersebut. Selain gerakan angkat sampah dan sedimen (GASS), Pemkot Malang juga membuat aturan baru terkait penanganan banjir, yakni Surat Edaran (SE) nomor 2 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Sumur Resapan dan/atau Resapan Biopori pada Bangunan Gedung di Seluruh Wilayah Kota Malang untuk Mengurangi Risiko Banjir.

“Kami minta kewajiban pengembang membuat sumur resapan. Ketika kami ijinkan untuk membangun, pengembang itu menjamin tidak ada limbah hujan yang masuk ke saluran air,” terang Wali Kota Malang, Sutiaji.

Baca Juga

Aturan tersebut tujukan untuk pengembang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Malang, pemilik dan pengelola tempat tinggal, tempat ibadah, tempat usaha, tempat pelaksanaan kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus di Kota Malang. Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga, camat, dan Lurah di kota Malang.

“Terkait surat edaran ini, sudah kami komunikasikan dengan sejumlah pengembang yang ada,” kata dia.

Dalam SE tersebut, gterdapat sejumlah poin yang harus diperhatikan. Pertama, yakni seluruh masyarakat kota Malang wajib ikut berpartisipasi dalam upaya mengurangi risiko banjir di Kota Malang. Seluruh pengembang perumahan dan kawasan permukiman, pemilik bangunan gedung dan masyarakat kota malang wajib membangun sumur resapan. Seluruh pemilik bangunan gedung dan pengembang kawasan perumahan dan kawasan permukiman di kota malang wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam persyaratan pengajuan ijin mendirikan bangunan (IMB), termasuk pembuatan sumur resapan.

“Sebetulnya, kewajiban membuat sumur resapan itu telah diatur dalam peraturan daerah (perda) Kota Malang nomor 1 tahun 2012. Termasuk juga dengan teknis pembangunan salah satunya bentuk struktur sumur resapan,” imbuh dia.

Dalam aturan tersebut, juga tertera beberapa jenis sumur resapan, baik untuk bangunan gedung atau rumah bertalang sumur resapan dibuat untuk air hujan dengan dinding pasangan batu atau dengan dinding beton pracetak atau precast (rainforced concrete pipe).

Sedangkan untuk bangunan gedung atau rumah tidak bertalang harus ada saluran penghantar menuju sumur resapan dari pasangan bat yang diisi dengan batu-batuan, atau bisa juga dengan dinding beton pracetak, serta bisa juga dengan dinding pasangan batu bata.

Sumur resapan bisa ditempatkan di seluruh daerah perkarangan dengan sejumlah ketentuan. Pertama air yang masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan dan air yang tidak mengandung bahan pencemar, tidak mengganggu kekuatan bangunan di sekitarnya, jauh dari septic tank dan dari batas pekarangan, serta tidak dibangun pada daerah denga air tanah tunggu atau kecuali untuk maksud memperbaiki kualitas air tanah.

Sementara, pada daerah yang labil atau mudah longsor atau terjal pada lokasi timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar, sumur resapan digali sampai pada lapisan tanah berpasir atau maksimal dua meter di bawah permukaan air tanah atau kedalaman rencana dari volume.

“Jika ada yang melakukan pelanggaran, sanksinya ada di Perda,” papar dia.

Berdasarkan Perda Kota Malang 2012, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif atau sanksi denda. Untuk sanksi denda dikenakan berdasarkan fakta di lapangan sesuai laporan hasil pemeriksaan. Untuk sanksi administratif yang pertama adalah peringatan tertulis. Selanjutnya, jika pemilik bangunan gedung tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing tujuh hari, maka akan dilakukan pembatasan kegiatan pembangunan.

Jika pemilik bangunan gedung yang telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan selama 14 hari dan tetap tidak melakukan perbaikan maka akan di bekukan IMB-nya, selanjutnya jika dalam kurun waktu 14 hari kedepannya lagi tidak ada perbaikan maka akan dilakukan penghentian sementara atau tetap, pencabutan IMB, dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain ditujukan untuk pengembang perumahan, dalam SE itu juga dikatakan bahwa ketua RT/RW harus berpartisipasi dalam menggerakkan masyarakat untuk menjamin saluran drainase dan sumur resapan atau resapan biopori yang ada di wilayahnya berfungsi dengan baik, antara lain melalui kerja bakti warga. Kemudian, camat dan lurah harus mendorong warga serta pelaku usaha di wilayahnya untuk membuat sumur resapan atau resapan biopori secara mandiri.

Sementara untuk ketua RT/RW dan lurah harus turut memantau ketersediaan sumur resapan atau resapan biopori pada tempat tinggal, tempat ibadah, tempat usaha, tempat pelaksanaan kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus di wilayahnya.

Pria berkacamata itu menabahkan, pengawasan akan dilakukan mulai dari hulu yakni dari RT dan RW. Sedangkan untuk pengembang perumahan, Sutiaji menegaskan bahwa akan ada risiko jika tidak menjalankan sesuai ketentuan sesuai site plan. “Karena sebetulnya di aturan itu saat pembangunan hrus zero limbah air hujan,” imbuh dia.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan normalisasi selokan-selokan yang mampet sehingga menyebabkan air meluap ke permukaan.

“Kemarin informasinya banyak terjadi penutupan-penutupan selokan. Nanti, saya minta untuk dilakukan normalisasi. Camat dengan lurah sudah saya minta untuk menghubungi warga, supaya bisa segera dilakukan normalisasi. Jadi, pembongkaran bagi cor-coran bangunan yang menghalangi pintu masuk dari air ke selokan. Termasuk juga pengangkatan sampah dan sedimen,” tandas dia.(nda/lna)