KPU Gandeng Kejaksaan Awasi Tahapan Pilbup Banyuwangi 2020

  • Whatsapp
KPU Banyuwangi teken MoU dengan Kejaksaan. (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi menggandeng kejaksaan negeri setempat untuk turut serta mengawasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Tahun 2020.

Hal ini perlu dilakukan agar seluruh tahapan Pilbup dapat terlaksana dengan baik tanpa ada penyimpangan.

"
"

Baca Juga

"
"

“Hari ini kita MoU dengan Kejaksaan terkait pendampingan tahapan Pilbup 2020. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran, termasuk juga terkait sengketa,” kata Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni, Selasa 4 Agustus 2020.

BACA JUGA: Petugas Coklit KPU Banyuwangi Safari dari Rumah ke Rumah, Siapkan Data Dirimu

Menurut Anggraini, MoU dengan Kejaksaan ini merupakan bentuk komitmen KPU Banyuwangi agar tidak ada penyimpangan selama tahapan Pilbup. 

Mengingat tidak sedikit anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membiayai pesta demokrasi di Bumi Blambangan. Total anggaran Pilbup Banyuwangi mencapai Rp 137 miliar. 

“Rp 73,6 miliar berasal dari dana DIPA APBD Banyuwangi. Sementara Rp 54 miliar berasal dari APBN,” ungkapnya.

Diakui Dwi, besarnya anggaran tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan. Terutama, saat pengadaan barang dan jasa yang memakan anggaran cukup besar. 

“Untuk pengadaan barang dan jasa sendiri kan meliputi banyak hal. Bukan hanya untuk kebutuhan logistik pada saat hari pencoblosan saja. Termasuk APD (alat pelindung diri) petugas, termasuk kebutuhan saat proses coklit oleh PPDP,” ungkapnya.

“Untuk kebutuhan APD sudah diakomodir oleh pusat senilai Rp 54 miliar. Sedangkan untuk anggaran logistik lainnya, saya belum menghitung secara rinci,” imbuhnya.

Untuk pengadaan barang dan jasa sendiri, kata Anggraini, bisa dilakukan melalui pengadaan langsung maupun tender sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. 

“Tergantung jumlah besaran pengadaannya. Ada yang pengadaan langsung. Kalau 200 juta ke atas itu harus melalui tender. Kita menggunakan LPSE. Jadi semua tender berdasarkan E-katalog,” ungkapnya.

Oleh sebab itulah, pendampingan dari kejaksaan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyimpangan, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. “Pendampingan dari kejaksaan mulai dari prosedur sampai eksekusi nanti,” tuturnya.

BACA JUGA: KPU Banyuwangi Gelar Rapid Test untuk Ribuan Calon Petugas PPDP

Selain itu, tambah Anggraini, pendampingan dari kejaksaan ini juga berkaitan dengan tahapan sengketa bilamana ada pasangan calon yang merasa tidak puas dengan hasil Pilbup nanti.

“Biasanya, nanti saat pencalonan, ada mengajukan keberatan kepada kita. Saat rekap suara, biasanya dari paslon ada yang tidak puas juga berpotensi ada sengketa. Untuk itu kita minta pendampingan dari kejaksaan,” tutup Komisioner KPU Banyuwangi dua periode ini. (ozi/lna)

Post Terkait

banner 468x60