KPU Banyuwangi Patahkan Tudingan Paslon Yusuf-Riza

  • Whatsapp
Komisioner KPU Banyuwangi (belakang) bersama kuasa hukum KPU saat sidang PHP di MK
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi mematahkan tudingan pasangan Yusuf Widyatmoko – Muhammad Riza Aziziy terkait dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan pasangan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas – Sugirah.

Kuasa Hukum KPU Banyuwangi, Miftahul Huda mengatakan dalil yang disampaikan pemohon, dalam hal ini paslon 01 terkait dugaan pelanggaran TSM tidak relevan. Sebab laporan itu baru dilayangkan setelah proses rekapitulasi tingkat kabupaten selesai.

Baca Juga

BACA JUGA: Kebutuhan Tinggi, Penambahan Kuota Guru P3K Situbondo Mencapai 1.500 Orang

“Dalil pemohon, bahwa Bupati menggunakan kewenangan menyalurkan program untuk pemenangan paslon 02. Tanggapan kami, program bansos tidak terkait dengan KPU Banyuwangi,” katanya saat sidang lanjutan PHP di Mahkamah Konstitusi, Selasa 2 Februari 2021.

“Kami juga tidak menerima informasi dugaan pelanggaran dalam penyaluran bansos tersebut. Juga tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut,” ujarnya.

Selain itu, bansos tersebut merupakan program pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan Covid-19. “Tidak ada ketentuan kepala daerah, jika ada keluarga yang mencalonkan diri harus mundur,” imbuhnya.

Kemudian terkait 16 dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh paslon 01 kepada Bawaslu Banyuwangi, kata Miftahul Huda, hanya tiga laporan saja yang diteruskan ke KPU. 

“Dari beberapa laporan ini, yang ada terusan ke kami hanya tiga laporan saja. Sudah kita sampaikan disini. Selain tiga (laporan) ini tidak ada informasi dan penerusan ke KPU Banyuwangi,” sebutnya.

Diantaranya, dugaan pelanggaran oleh petugas KPPS di TPS 3 Desa Blimbingsari. Pemohon menyampaikan ada petugas KPPS yang mendukung paslon 02 dengan mengacungkan dua jari saat berfoto sebelum pencoblosan. 

BACA JUGA: Biaya Pengobatan Pasien Covid 19 Mahal, Sekali Suntik Rp 6 Juta

“Faktanya, juga ada yang mengacungkan satu jari. Di dalam pembuktian kami sertakan foto, dan pelanggaran tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU Banyuwangi. Baik sanksi ketika pencoblosan, maupun sanksi kode etik,” tegasnya.

Selain itu, saksi 01 menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara hanya di tingkat kecamatan dan kabupaten. “Sedangkan saksi 01 di tingkat TPS, semuanya menandatangani hasil rekapitulasi suara di TPS,” tegasnya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh kuasa hukum 01. “(Saksi TPS) tanda tangan yang mulia,” kata kuasa hukum 01, Ikhwan Fahrozi saat ditanya oleh majelis hakim.

Atas dasar itulah KPU Banyuwangi meminta kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi agar menolak seluruh permohonan yang dilayangkan oleh pemohon. 

“Kemudian menyatakan benar seluruh keputusan KPU Banyuwangi terkait penetapan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten pada tanggal 17 Desember 2020,” tutupnya. (ozi/kal)