KPU Banyuwangi Manfaatkan Teknologi saat Pemungutan Suara Pasien COVID-19

  • Whatsapp
Rapat Koordinasi KPU dan Bawaslu Banyuwangi bersama Forpimka Licin terkait teknis pemungutan suara pasien COVID-19 yang jalani isolasi terpusat di Balai Diklat PNS. (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi mempertimbangkan penggunaan teknologi saat pemungutan suara terhadap pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi terpusat di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS.

Baca Juga

Hal ini untuk melindungi jajaran petugas KPPS agar tidak kontak langsung dengan pasien COVID-19. “Tentunya kita ingin pemilihan ini tidak ada klaster baru. Sehingga kita tadi bersama Bawaslu, Forpimka, Panwascam, PPK dan KPPS terdekat melakukan rapat koordinasi terkait hal ini,” kata Komisioner KPU Banyuwangi Ari Mustofa, Senin 7 Desember 2020.

Hasil dari rapat koordinasi tersebut, kata Ari, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk pemenuhan hak pilih pasien COVID-19 di Balai Diklat PNS tanpa harus menabrak regulasi. “Pertama, kita minta bantuan tenaga medis yang bertugas di sana. Sehingga tidak ada kontak langsung dari pasien dengan petugas KPPS,” sebutnya. 

Selanjutnya, untuk memastikan tidak ada pelanggaran saat pemungutan suara, pihaknya akan memanfaatkan teknologi seperti zoom meeting ataupun aplikasi videocall lainnya. “Kita manfaatkan teknologi melalui video call bahwa pasien hanya menyoblos satu kali. Karena kalau lebih dari satu kali pidana ancamannya,” tegas Ari.

Tak hanya itu, surat suara yang sudah dicoblos nantinya akan dibungkus plastik sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. “Jadi setelah dicoblos, surat suara langsung dimasukkan ke dalam plastik transparan. Kemudian disemprot disinfektan sehingga sudah steril saat dilakukan rekapitulasi suara di TPS,” imbuhnya.

KPU, tambah Ari, sudah berkoordinasi dengan penanggung jawab Balai Diklat terkait data pasien yang dikarantina. Hal ini berkaitan selain berkaitan dengan jumlah surat suara yang harus disediakan juga menyangkut formulir A.5 sebagai syarat untuk bisa pindah pilih.

“Rata-rata yang dikarantina di Balai Diklat berasal dari luar Kecamatan Licin. Karena memang mereka tidak boleh keluar dan tidak bisa mengurus form A.5, maka akan kita fasilitasi. Untuk jumlahnya sendiri, karena setiap hari ada yang keluar masuk, kita koordinasikan dengan Balai Diklat,” ujarnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid menegaskan, memang harus ada perlakuan khusus untuk melindungi hak pilih pasien COVID-19 yang isolasi di Balai Diklat PNS. Hal ini semata-mata untuk mencegah terjadinya klaster Pilkada.

“Kita sudah memberikan beberapa saran kepada teman-teman KPU. Misalnya dengan melibatkan tenaga kesehatan. Menggunakan surat suara dibungkus standar COVID. Memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar, khususnya para saksi bahwa cara ini adalah pilihan paling kompromi untuk melindungi hak pilih sekaligus mencegah penyebaran COVID-19,” ungkapnya.

Penggunaan teknologi, kata Hasyim, memang dipeebolehkan dalam regulaai COVID-19. Kendati demikian jajaran pengawas harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada manipulasi yang dilakukan oleh pihak manapun. 

“Misal penggunaan kamera di area isolasi untuk bisa melihat proses pemungutan suara secara langsung tanpa kontak dengan pasien. Dengan cara ini, KPPS, PTPS, maupun saksi bisa menyaksikan secara daring. Teman-teman pengawas harus memastikan bahwa itu memang benar-benar aman dan tidak dimanipulasi. Selama itu bisa dipastikan, maka kita perbolehkan,” tegasnya. (ozi/lna)