KPU Banyuwangi Klarifikasi 21 Tenaga Ad Hoc yang Diduga Langgar Kode Etik

  • Whatsapp
KPU Banyuwangi
Salah satu tenaga Ad Hoc KPU Banyuwangi (kiri) saat diklarifikasi atas dugaan pelanggaran kode etik. (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi melakukan klarifikasi terhadap 21 tenaga Ad Hoc nya yang diduga melanggar kode etik saat perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 9 Desember 2020.

Mereka diduga melanggar kode etik netralitas sebagai penyelenggara pemilu. Jika terbukti melanggar, maka mereka akan dijatuhi sanksi berupa tidak akan bisa menjadi penyelenggara pemilu seumur hidup.

Baca Juga

Komisioner KPU Banyuwangi, Dian Mardiyanto mengatakan, 21 tenaga Ad Hoc yang diduga melanggar kode etik tersebut terdiri dari 18 anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara) dan tiga anggota PPS (Panitia Pemilihan Suara).

BACA JUGA: Pilkada Banyuwangi, Lamongan, dan Surabaya Lanjut ke MK

“Mereka dari enam Kecamatan, yakni Kecamatan Songgon, Cluring, Muncar, Rogojampi Blimbingsari, dan Kecamatan Gambiran,” jelas Dian saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 5 Januari 2021.

21 tenaga Ad Hoc tersebut didgua melanggar kode etik karena melakukan pose tertentu yang dianggap mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon. “Ini merupakan hasil pengawasan internal KPU Banyuwangi dan rekomendasi dari Bawaslu Banyuwangi,” tegasnya.

Oleh sebab itulah, KPU melakukan proses klarifikasi dan verifikasi untuk menentukan apakah benar terjadi pelanggaran kode etik atau tidak. Proses klarifikasi dan verifikasi sudah dilakukan sejak tanggal 31 Desember 2020 berlanjut hingga beberapa hari ke depan.

“Jika tidak ditemukan pelanggaran kode etik, maka proses akan dihentikan. Namun, jika ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, maka akan dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan. Nanti KPU Banyuwangi akan membentuk tim pemeriksa,” tegasnya.

BACA JUGA: Ini Pesan PA GMNI Banyuwangi kepada Bupati Anas dan Ipuk Fiestiandani

Tim pemeriksa, kata Dian, bertugas untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan terhadap mereka yang dinyatakan melanggar kode etik. Sanksinya mulai dari peringatan hingga sanksi terberat berupa pemberhentian tetap dari penyelenggara pemilu.

“Konsekuensi pemberhentian tetap ini yang bersangkutan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu untuk seterusnya. Baik itu di KPU maupun Bawaslu. Akan dikeluarkan SK pemberhentian tetap,” tegas Divisi Hukum KPU Banyuwangi ini. (ozi)