Kontroversi APBD Jember Disebut Akrobat Tak Lazim, Bupati Hendy Sanggah Proses Terlalu Cepat

  • Whatsapp
Bupati Jember, Hendy Siswanto saat menanggapi soal evaluasi APBD 2021. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Dokumen sebanyak 88 halaman berisi evaluasi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terhadap APBD Jember tahun 2021 hanya 3 halaman yang dibuka ke publik. Padahal, Bupati Jember Hendy Siswanto serta Pimpinan DPRD telah mendapatkan dokumen itu secara utuh.

Bacaan Lainnya

Sepintas, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim tanpa menunjukkan dokumennya mengibaratkan evaluasi dari Gubernur memang tebal seperti buku. Didalamnya terdapa 15 rekomendasi yang mesti dilakukan oleh Bupati maupun DPRD.

“Diantaranya menyesuaikan nomenklatur, peraturan yang tidak sesuai dimasukkan aturan baru yang berlaku, menyempurnakan dokumen tambahan, penyesuaian SIPD yang tidak sesuai, agar Bupati dan DPRD menjalin hubungan harmonis, dan lain-lain. Jadi pembelajaran baik untuk menata birokrasi,” ulasnya.

Sedangkan, Bupati Hendy juga belum membeber dokumen evaluasi untuk diketahui publik secara transparan. Dalam pernyataannya, ia menangkap evaluasi hanya berkutat pada proses pembahasan APBD yang terlalu cepat.

“Perubahan cuma koreksi salah satunya kecepatan kita. Seharusnya kan berbulan-bulan. Saya sampaikan ini kan extra ordinary (kondisi luar biasa), jangan disamakan. Tahun 2022, baru kita (pembahasan normal),” kata Hendy usai acara berbuka puasa bersama Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak di Hotel Aston Jember, Minggu, 25 April 2021 petang.

Ia menunggu proses perbaikan oleh Tim Anggaran Pemkab Jember untuk kemudian dibawa hasilnya ke DPRD Jember dalam waktu dekat. APBD menurutnya tidak mengalami masalah krusial termasuk menyangkut alokasi proyek multiyears atau tahun jamak dengan proyeksi senilai total Rp784,2 miliar.

“Minta tanda tangan bersama kalau tidak besok, besok lusa tidak masalah. Proyek multiyears yang penting anggaran tahun depan ada dan disetujui sama DPRD. Sudah, itu saja enggak ada lain-lain. Enggak ada masalah,” sahut pria berlatar belakang pengusaha itu.

Adapun pakar kebijakan publik dari Universitas Jember, Hermanto Rohman mencurigai ada masalah kronis dalam APBD di balik anehnya tingkah laku para elit politik dan pejabat pemerintah yang enggan melakukan transparansi dokumen anggaran.

Tanpa Mengacu Tahapan Baku

Di samping itu, hal yang memperkuat tengaranya juga berkaitan dengan proses pembahasan APBD yang akrobatik karena tanpa mengacu pada tahapan baku dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kejadian yang dicermati Hermanto adalah pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) sebelum ada kesepakatan resmi antara Bupati dengan DPRD soal kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS).

“Akrobat pembahasan yang tidak lazim. Semestinya, alur mekanisme tetap harus dilalui karena Permendagri 64 tahun 2020 tidak boleh ditawar. Yang boleh dilakukan akselerasi percepatan waktunya, bukan melanggar jenjang tahapannya,” papar Hermanto.

Ketidaklaziman bukan hanya pada aspek proses pembahasan, melainkan juga terindikasi pada konten APBD. Telah ditemukan tiadanya konsideran Permendagri 90 tahun 2019 dalam APBD yang dirasa korelatif dengan halaman 88 dari evaluasi Gubernur yang merupakan sebagian kecil dokumen yang tersebar ke ke media.

“Bahwasanya jelas dipaparkan Gubernur telah terjadi ketidaksesuaian klasifikasi, kodefikasi, maupun nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,” ulas Hermanto saat diskusi dengan Ikatan Keluarga dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII).

Kesimpulan telaah adalah mewaspadai praktek yang disebut dengan istilah rent seeking lucrative opportunity. Sebab, ditengarai adanya fenomena tindakan pemburu rente dalam lingkaran dekat kekuasaan yang bakal berkesempatan mengambil keuntungan finansial sebesar-besarnya dengan cara mengganyang anggaran APBD. (sut/aka)